Gaet Investor, Pemerintah Pangkas Izin Energi Terbarukan
Untuk itu, Luhut meminta PT Perusahaan Listrik Negara segera mengeksekusi pembangunan sumber listrik berbasis energi terbarukan tahun depan sebesar 5.000 MW. Pembangunan pembangkit ini merupakan target baru di luar megaproyek listrik 35.000 MW yang dipacu pemerintah saat ini.
Proyek ini juga terdiri dari beberapa macam jenis pembangkit, mulai dari yang berbasis energi matahari, angin, air hingga panas bumi. Harapannya, listrik energi baru terbarukan bisa dimanfaatkan pada 2019. (Baca juga: PLTU Cilacap 1.000 MW Siap Dibangun).
Di sisi lain, pemerintah akan selektif dalam memberikan subsidi untuk energi baru terbarukan. Apalagi ada beberapa proyek yang memang pengembangan listriknya sudah rendah, seperti pembangkit listrik menggunakan panel matahari di bawah 9 sen per kilowatt jam (kWh). "Kalau di bawah 9 sen per kWh, tidak perlu subsidi," ujar dia.
Tapi, pemerintah tetap akan memberikan insentif agar pengembangan EBT bisa ekonomis. Salah satunya bisa dengan memberikan pembebasan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu (tax holiday). (Baca: Tarif Pembangkit Mikro Hidro Milik PLN Tak Perlu Subsidi).
Namun rencana tersebut perlu dibahas dengan seluruh pemangku kepentingan. Luhut berencana melakukan rapat minggu depan. "Nanti PLN ikut, Kementerian ESDM ikut, asosiasi diajak. Sehingga satu kali putusan itu semua sudah tahu," kata dia.
