Dua Kader Hanura Terancam, Wiranto Masuk Bursa Kabinet
Ketua Umum Partai Hanura Jenderal TNI (Purn.) Wiranto menjadi salah satu dari dua kandidat kuat Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Opsi ini sekaligus untuk mengisi jatah Hanura di kabinet, jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin terpental.
Dua sumber Katadata di pemerintahan mengabarkan tentang isu terbaru seputar rencana perombakan kabinet itu, yang kemungkinan akan segera diumumkan Presiden Joko Widodo. “Pak Wiranto yang kemungkinan akan menjabat Menko Kemaritiman,” ujar mereka. “Skenario ini sekaligus untuk menggantikan dua kader Hanura, Yuddy Chrisnandi atau Saleh Husin, yang terancam dicopot.”
Pada 31 Maret lalu, Wiranto bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta. Namun, Wakil Ketua Umum Hanura Nurdin Tampubolon, seperti dikutip detik.com, mengaku tidak mengetahui apakah pertemuan tersebut membahas rencana perombakan kabinet.
Menurut kedua sumber tadi, meski begitu Wiranto tak sendirian di bursa kandidat Menko Kemaritiman. Calon kuat lainnya untuk menduduki posisi ini adalah Jusman Syafii Djamal, mantan Menteri Perhubungan di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
(Baca: Pos Baru untuk Pramono dan Rini di Kabinet Pasca Reshuffle)
Munculnya nama kedua tokoh ini sebagai kandidat tak lepas dari persyaratan yang diajukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia meminta kepada Presiden agar yang nantinya dipilih sebagai Menko Kemaritiman haruslah sosok berpengalaman, setidaknya pernah menjabat sebagai menteri. “Setelah dicari-cari akhirnya ditemukan dua orang yang dianggap cocok dan pernah duduk di kabinet,” ujar sumber tadi.
Jusman menjabat sebagai Menteri Perhubungan sejak 2007 hingga 22 Oktober 2009. Ahli aerodinamika dan pesawat terbang lulusan Institut Teknologi Bandung ini, sekarang menjabat Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan PT Garuda Indonesia Tbk. Adapun Wiranto, selain pernah menjabat sebagai Panglima TNI di akhir pemerintahan Presiden Soeharto, pernah didapuk sebagai Menko Politik dan Keamanan di era Presiden Abdurrahman Wahid.
Sosok lain yang juga sempat dipertimbangkan mengisi jabatan itu adalah Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti. Opsi lainnya, tugas Kemenko Kemaritiman kembali disatukan di bawah kendali Kemenko Perekonomian yang kini dipimpin oleh Darmin Nasution.
Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku belum mengetahui pasti perihal terdepaknya kader hanura dari kabinet dan masuknya Wiranto sebagai Menko Kemaritiman. Menurut dia, Presiden tentunya punya pertimbangan sendiri dalam melakukan reshuffle yang tanpa harus diintervensi oleh siapapun. "Pada dasarnya Hanura menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden tentang siapa yang akan diganti dan menggantikan, serta kapan akan terjadi reshuffle," kata Dadang kepada Katadata, Minggu (10/4) pagi.
(Baca: Jokowi-JK Finalisasi Reshuffle Kabinet Akhir Pekan Ini)
Ihwal pencopotan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Kalla memang sudah sejak lama memintanya kepada Jokowi. Salah satu orang dekatnya, bahkan pernah menyatakan bahwa Kalla telah menyampaikan hal ini jauh-jauh hari kepada Presiden. “Pilih saya atau dia (Rizal),” ujarnya menirukan ucapan Kalla kepada Jokowi.
Dalam beberapa hal, Kalla dan Rizal terlibat konflik terbuka. Salah satunya menyangkut target pengadaan pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Konflik terakhir menyangkut nama Kementerian. Menurut Kalla, penggantian nama kementerian oleh Rizal menjadi Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya menyalahi aturan. Namun, Rizal mengklaim bahwa hal itu sudah seizin Presiden, meski belakangan pihak Istana menyatakan belum adanya keputusan presiden terkait perubahan nama Kemenko Kemaritiman.
(Baca: Kisruh Menko Maritim, Kop Surat dan Stempel Berbeda)
Persoalannya menggusur Rizal Ramli dari posnya bukan perkara mudah. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Presiden agar Rizal tetap dipertahankan, atau setidaknya berpindah posisi. “Dia di back up oleh LBP,” ujar salah seorang sumber.
(Baca: Jokowi-JK Bahas Reshuffle, Sejumlah Menteri Dipanggil ke Bogor)
Rencana perombakan kabinet tampaknya akan segera dilakukan, setelah pada Kamis (7/4) lalu, Jokowi melakukan pertemuan empat mata dengan Jusuf Kalla di Istana Negara, seusai rapat kabinet paripurna membahas revisi APBN 2016 dan melantik Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Sinyal perombakan kian kuat, setelah pada malam harinya, Presiden juga memanggil sejumlah menteri ke Istana Bogor.
Kemungkinan besar, pengumuman reshuffle kabinet akan dilakukan sebelum Wapres meninggalkan Jakarta pada Rabu depan (13/4) untuk menghadiri konferensi organisasi negara-negara Islam (OKI) di Istanbul, Turki, dan sebelum kunjungan Presiden ke Eropa pada 17 April nanti.
