Pertamina Surplus, Harga BBM Cuma Turun Tak Sampai Rp 1.000
KATADATA – Dua hari lagi pemerintah akan memutuskan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan besaran penurunannya tidak lebih dari Rp 1.000 per liter.
Sudirman mengakui besaran penyesuaian harga ini cukup tipis jika dibandingkan dengan penurunan harga minyak mentah yang terjadi dalam jangka tiga bulan terakhir. Alasannya, pemerintah khawatir jika nantinya harga minyak naik lagi secara tiba-tiba.
Selama ini, tarif transportasi ataupun harga-harga barang lainnya tidak lantas turun ketika harga minyak turun. Namun harga-harga ini langsung melonjak ketika harga BBM naik. Apalagi Juli mendatang akan memasuki Hari Raya Idul Fitri dan musim liburan. Momen ini akan membuat harga-harga barang naik. Jika kenaikannya dibarengi dengan harga BBM, malah akan merugikan masyarakat, terutama kelas bawah.
Oleh karena itu, pemerintah harus membentuk formula harga tertentu yang terbaik untuk menghadapi kondisi ini. Sudirman memastikan perhitungan formula harga ini tetap mengacu pada harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan efisiensi mata rantai pasokan.
Dengan mengacu tiga komponen ini,”maka akan ketemu formula harga yang tidak persis paling bawah tapi mendekati harga keekonomian,” kata Sudirman usai Rapat Koordinasi (rakor) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/3). (Baca: Pemerintah Berencana Kenakan Cukai BBM dan Plastik)
Sudirman mengatakan harga BBM saat ini sudah lebih besar dari harga keekonomian. Artinya PT Pertamina (Persero) sudah mendapat untung dari penjualan BBM ini. Tahun lalu Pertamina mengaku rugi hingga Rp 12 triliun, karena harga BBM yang dijual lebih rendah dari harga keekonomian, khususnya untuk Premium.
“Sekarang posisi dari produk-produk BBM yang kami jual sudah surplus. Jadi 2015 premium beberapa bulan minus, sekarang surplus semua. Akhir maret kalau sudah pembukuan kuartal I akan kami sampaikan penjelasannya,” ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto yang juga hadir dalam rakor tersebut.
Dalam rakor kali ini, pemerintah juga membahas rencana mengurangi atau mencabut subsidi BBM, yakni solar. Rencana ini akan masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Dana subsidi ini akan dialihkan untuk membiayai program kesehatan dan infrastruktur, seperti waduk, jalan, dan jembatan. (Baca: Harga Premium Turun, Pertamina Antisipasi Lonjakan Konsumsi)
Saat ini pemerintah masih memberikan subsidi sebesar Rp 1.000 per liter untuk solar. Jika subsidi ini dicabut, akan ada penghematan sebesar Rp 15 triliun hingga Rp 16 triliun. “Itu bisa jadi sumbangan untuk percepatan program kesejahteraan, artinya proses menggeser produk subsidi ke produktif itu harus,” kata dia.
Sedangkan untuk elpiji, pemerintah berencana memperbaiki selisih harga subsidi yang dijual ke masyarakat. Sejak 2007, gap antara harga keekonomian dengan subsidi cukup besar. Turunnya harga minyak saat ini akan dimanfaatkan untuk memperbaiki gap tersebut. Jadi, harga elpiji akan tetap dan subsidinya bisa berkurang.
Hal lain yang dibahas dalam rakor adalah peningkatan cadangan BBM strategi. Cadangan strategi ini hanya akan digunakan untuk keadaan darurat. Apalagi selama ini Indonesia belum punya cadangan strategis. Untuk merealisasikan cadangan strategis ini pemerintah akan mengalokasikan dana dalam APBN-P 2016. (Baca: KPK Selidiki Potensi Korupsi Sewa Tangki Orbit oleh Pertamina)
