SBY: Jangan Tunggangi Blok Masela dengan Kepentingan Tertentu
KATADATA - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pandangannya atas kisruh Blok Masela serta kontrak karya PT Freeport Indonesia. Ia berharap tidak ada kepentingan tertentu yang menunggangi keputusan pemerintah. Menurut dia, penentuan pilihan dalam kasus pengembangan Blok Masela bukan perkara mudah.
Begitu pula dengan pengambilan kebijakan mengenai perpanjangan kontrak Freeport. "Untuk urusan Masela dan Freeport, yang penting ada konsep jelas dan logis," kata SBY saat berdiskusi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2015. Ia berpendapat saat ini masyarakat ingin melihat keputusan pemerintah atas Blok Masela dan Freeport belangsung dengan baik tanpa benturan berbagai pihak. "Jangan juga sampai ada kepentingan selain kepentingan masyarakat." (Baca: Peta Kabinet soal Pengembangan Blok Masela Berubah).
Ia pun mendukung apapun keputusan yang diambil pemerintahan Joko Widodo. SBY menilai yang terjadi saat ini sebatas governance matters. Namun, sebuah solusi akan sangat penting. Misalnya, suara para menteri di dalam Kabinet Kerja masih terbelah soal skema pengembangan Blok Masela yang akan dijalankan oleh Inpex dan Shell. Namun, sumber Katadata menyatakan mayoritas anggota kabinet kini sudah lebih condong memilih opsi skema pengolahan gas alam cair di laut atau Floating LNG ketimbang di darat atau Onshore LNG.
Perbedaan pandangan tentang kedua opsi untuk mengembangkan ladang gas di Laut Arafuru, Maluku, itu memang cukup tajam. Awalnya, opsi laut disokong oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli bersuara sebaliknya, dengan lebih memilih opsi darat karena dianggap lebih menguntungkan bagi negara.
Dalam perkembangannya, opsi laut juga mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di sisi lain, sumber Katadata juga menyebutkan sebuah kajian di bawah Darmawan Prasodjo, Deputi Kantor Staf Kepresidenan, menyokong opsi darat. Pilihan ini pun ditengarai mendapat dukungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. (Baca: Penggelembungan Nilai Kilang Darat LNG (OLNG) di Blok Masela).
Menurut sumber Katadata di pemerintahan, alasan Rizal Ramli bahwa opsi darat memberikan manfaat lebih besar untuk rakyat Maluku semula membuat sejumlah menteri lebih condong pada pilihan tersebut. Namun, belakangan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang sepemahaman berbalik arah mendukung pengembangan Blok Masela di laut.
Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menolak mengomentari Blok Masela dan dukungannya terhadap skema offshore. “Bukan kompetensi saya untuk menjawab itu,” katanya. Lebih lanjut, pemerintah sedang menggodok konsep dana pembangunan atau development fund Blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Dana tersebut nantinya digunakan untuk pengembangan wilayah di sekitar ladang gas tersebut. Dengan begitu infrastruktur di daerah timur bisa lebih cepat terbangun. (Baca: Maluku Dapat Rp 5 Triliun dari Development Fund Blok Masela).
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Ronnie Higuchie tak sepakat dengan rencana pembentukan dana tersebut. Anggaran tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan daerah. Sebab, masing-masing daerah penghasil migas seperti Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan meminta hal serupa kepada pemerintah. "Itu hanya iming-iming saja supaya floating liquefied natural gas (FLNG) disetujui," ujar dia di Gedung DPR Jakarta, Rabu, 2 Maret 2016.
