Cegah Investor Kabur, Menteri Sudirman Hindari Polemik Blok Masela
KATADATA - Setelah rapat terbatas kabinet pada Senin awal pekan ini, sepertinya pemerintah berusaha meredam polemik berkepanjangan dalam memutuskan rencana pengembangan Blok Masela di Maluku. Misalnya, hal itu terlihat dalam pesan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kepada masyarakat Maluku ketika melakukan kunjungan kerja ke Ambon, kemarin. Dia meminta masyarakat membuat suasana yang ramah bagi investasi sehingga investor tak hengkang dari Indonesia. “Untuk apa ribut-ribut kalau akhirnya investor tidak jadi bekerja di sini,” kata Sudirman sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Jumat, 5 Februari 2016.
Untuk memutuskan lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan gas produksi Blok Masela di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore), menurut Sudirman, sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo. Sebelum memutuskan, Presiden sudah mengadakan dua rapat terbatas dengan para menteri dan pihak terkait. Rapat pertama dilaksanakan 29 Desember 2015 dan rapat kedua 1 Februari 2016. (Baca: Dua Kali Rapat, Jokowi Belum Bisa Putuskan Skema Blok Masela).
Beberapa menteri yang hadir dalam rapat ini yakni Menteri Koordiator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordiator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Sudirman Said, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ada pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto.
Selama rapat, ada dua pandangan yang berkembang terkait skema pengembangan Blok Masela, yaitu skema offshore menggunakan fasilitas pengolahan kilang terapung (FLNG) di laut dan skema onshore menggunakan pipa ke darat. Kedua skema itu sama-sama memiliki nilai positif dan negatif serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan. Jokowi malah mengundang kontraktor Blok Masela, yakni Inpex Corporation dan Shell, sebelum mengambil keputusan.
Sebulan lebih pascarapat tersebut, Presiden Jokowi kembali menggelar rapat mengenai pengembangan Blok Masela pada 1 Februari 2016. Peserta rapat hampir sama dengan yang pertama dengan tambahan Gubernur Maluku, Said Assagaf. Tapi, Presiden tidak jadi mengundang Inpex dan Shell. Rapat kedua ini pun tidak menghasilkan keputusan. Presiden berdalih perlu mengundang kedua kontraktor terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
Sudirman mengatakan dalam dua rapat tersebut semua pihak mengeluarkan argumen terbaiknya untuk pengembangan Blok Masela secara terbuka, sangat transparan kepada Presiden. Dia yakin keputusan yang akan diambil oleh Jokowi merupakan yang terbaik untuk masyarakat. (Baca: Seteru di Balik Kisruh Pengembangan Blok Masela).
Meski akan diputuskan tahun ini, masyarakat masih harus menunggu beberapa tahun agar Blok ini bisa berproduksi. Menurut Sudirman, keputusan final investasi akan selesai tiga tahun lagi. Setelah proses itu rampung, ladang gas tersebut baru bisa beroperasi sekitar delapan sampai sembilan tahun. “Presiden selalu berpesan yang paling penting bagi proyek Masela adalah, karena ini adalah amanat undang-undang dasar, bagaimana proyek ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat” ujar Sudirman.
Jika mengacu pada analisa Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia skema pengembangan di darat atau onshore lebih banyak menciptakan lapangan kerja dibandingkan skema FLNG. Selama tahap konstruksi, skema onshore bisa merekrut tenaga kerja hingga 143.900 orang. Angka ini jauh lebih tingi bila dibandingkan dengan skema FLNG yang hanya menyerap 106.600 orang. Selisih ini akan lebih besar jika sudah memasuki tahap produksi. Skema darat mampu mempekerjakan 707.200 tenaga kerja, sementara FLNG hanya 550.400 tenaga kerja.
Dari sisi pendapatan rumah tangga, sumbangan skema darat juga lebih tinggi yakni US$ 12,4 miliar dibandingkan bila proyek ladang gas tersebut dibangun dalam FLNG, yakni US$ 11,4 miliar. Bila angka tersebut dipecah, skema onshore pada tahap konstruksi menghasilkan US$ 3,1 miliar dan US$ 9,3 miliar saat produksi. Sementara itu, skema FLNG pada tahap konstruksi menyumbang pendapatan US$ 1,3 miliar dan US$ 10,1 miliar saat produksi. (Baca: Kisruh Blok Masela, Faisal Basri: Perusahaan Pipa Punya Siapa?).
Namun, dari sisi penerimaan pemerintah, skema FLNG lebih unggul dari onshore. Dalam skema offshore, pemerintah akan mendapat US$ 51,8 miliar, sementara skema onshore hanya US$ 42,3 miliar. Begitu pula dari segi produk domestik bruto (PDB), FLNG dinilai memberi andil besar. LPEM UI menyebutkan FLNG akan menumbuhkan perekonomian senilai US$ 126,3 miliar, sementara skema pembangunan darat hanya berandil US$ 122 miliar.
