Menteri Jonan Akan Subsidi Penerbangan ke Daerah Pedalaman
KATADATA - Kementerian Perhubungan akan mengoperasikan angkutan udara berjadwal bersubsidi untuk mengangkut barang ke wilayah pedalaman. Pengoperasian angkutan udara ini mirip dengan Tol Laut yang sudah berjalan untuk menurunkan biaya logistik.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan saat ini ada beberapa daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Yahukimo, Nduga, Wamena dan beberapa wilayah pedalaman Papua yang tidak memiliki akses jalan dan pelabuhan. (Baca: Jalan Trans Papua Kelar, Jokowi: Harga Barang Lebih Murah)
Keterbatasan akses ini membuat sulitnya transportasi barang ke daerah pedalaman. Akhirnya, harga barang di daerah tersebut menjadi lebih mahal. Program angkutan udara berjadwal yang disubsidi ini bertujuan agar harga barang di daerah pedalaman bisa turun.
"Jadi solusinya kami buat angkutan udara berjadwal. Kalau biayanya disubsidi maka harga (barang) di pedalaman akan turun," kata Jonan dalam paparannya kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (26/1).
Jonan menargetkan program penerbangan berjadwal ke wilayah pedalaman ini bisa mulai dioperasikan pada semester II tahun ini. Saat ini kementerian sedang mempersiapkan beberapa hal terkait subsidi yang akan diberikan. (Baca: Ditarget Jokowi, Jonan akan Teken Proyek Kemenhub Rp 14 Triliun)
Dia mengaku belum memiliki perkiraan berapa besar dana yang dibutuhkan untuk subsidi ini dan dari mana anggarannya. Pasalnya tidak ada lagi pos anggaran Kementerian Perhubungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mendanai subsidi ini, salah satunya dengan mengajukannya dalam pembahasan APBN Perubahan. Opsi lainnya adalah dengan melakukan penghematan pada belanja kementerian. Sementara mengenai siapa saja maskapai atau operator yang akan terlibat program ini dan mendapat subsidi, Kementerian Perhubungan akan melakukan lelang. "Kalau operator saya pikir banyaklah, nanti kita lelang saja," kata Jonan.
Secara total Kemenhub hingga saat ini masih mengoperasikan 182 bandara di seluruh Indonesia dari total 234 bandara. Untuk sisanya dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero), PT. Angkasa Pura (Persero), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Pemerintah Provinsi. (Baca: Presiden: Masa Depan Indonesia Ada di Timur)
Apabila program ini bisa terealisasi, maka konsep penerbangan terjadwal ini akan melengkapi program tol laut yang telah ada semenjak tahun lalu. Perlu diketahui saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berencana mengevaluasi program “Tol Laut” pada tahun depan. Untuk membantu evaluasi, Bappenas akan menggandeng Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB).
Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap enam rute tol laut yang saat ini telah berjalan. Kalau evaluasi tersebut berjalan lancar, hal serupa akan dilakukan pada jalur tol laut lainnya. “Ini Bappenas bersama ADB akan mulai lakukan evaluasi, apalagi program (tol laut) ini sudah mulai berkembang,” katanya beberapa hari lalu.
