Pemerintah Diminta Ubah Strategi Sosialiasi New Normal
Di wilayah Sumatera, masyarakat yang merasa PSBB sudah bisa dihentikan sebanyak 50,5%. Sebanyak 47,2% masyarakat di Sumatera menilai PSBB harus dilanjutkan.
"Jangan dari Jakarta dan jangan dari pemerintah pusat. Biarkan gubernur," kata Burhanuddin.
(Baca: Kepuasan Publik pada Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Corona Anjlok)
Selain itu, Burhanuddin meminta pemerintah mewaspadai tiga isu yang membuat masyarakat sulit menerima rencana penerapan tatanan normal baru. Ketiga isu tersebut terkait dengan wacana masuknya tenaga kerja asing saat pandemi corona, bantuan sosial, dan pelatihan daring melalui Kartu Prakerja.
Berdasarkan survei Indikator, 26,6% responden menolak TKA masuk ke Indonesia. Sebanyak 60,6% responden menilai TKA harus dilarang masuk sampai pandemi corona selesai. Hanya 4,2% responden yang menilai TKA boleh masuk ke Indonesia.
Terkait bansos, 60,3% responden menilai bansos tidak tepat sasaran. Hanya 29,7% responden yang menilai bansos tepat sasaran.
Adapun soal pelatihan daring melalui Kartu Prakerja, terdapat 48,9% responden yang tidak setuju dengan program tersebut. Hanya 29,8% responden yang menyetujui pelatihan daring melalui Kartu Prakerja.
"Ini isu-isu negatif yang mengurangi kredibilitas pemerintah ketika bicara new normal. Kalau tidak diperbaiki, isu new normal bisa tergeser oleh noise semacam itu," kata dia.
