Catatan Merah PPDB DKI Jakarta 2020 dan Bantuan Sekolah Swasta
Sementara itu jumlah calon peserta didik dan daya tampung yang berbanding terbalik membuat menjadi permasalahan lainnya di PPDB Jakarta 2020. Pada jenjang SMP misalnya, daya tampung sekolah negeri hanya mencakup 70.702 siswa, sementara, jumlah lulusan SD mencapai 153.016 siswa. Dengan kata lain, sekolah negeri hanya mampu menampung 46,21% siswa SMP baru di Jakarta.
Berujung Penyaluran Dana Bantuan
Buntut lain dari kisruh PPDB Jakarta ialah penyaluran bantuan biaya uang pangkal kepada warga kurang mampu yang harus masuk sekolah swasta. Sebanyak 85508 siswa yang tidak lolos seleksi PPDB DKI akan menerima bantuan uang pangkal dari Pemprov DKI Jakarta.
“Biaya pendidikan itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau tidak terdidik. Jadi kalau sampai orang enggak sekolah itu ongkosnya lebih mahal lagi bagi Negara,” Terang Gubernur DKI Anies Baswedan dalam rapat bantuan sekolah swasta yang disiarkan di Channel Youtube resmi DKI Jakarta (19/07).
Dana bantuan siswa yang masuk sekolah swasta berasal dari anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Asisten Kesra DKI Jakarta Catur Laswanto. Catur menjelaskan, Pemprov DKI juga akan mengintegrasikan data bantuan uang pangkal dengan data penerima Bansos Covid-19.
“Hasil padanan data siswa pada PPDB dan data bansos. Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak Covid-19. Mereka yang layaj terdampak covid-19 adalah mereka yang sudah masuk data bansos,” Kata Catur kepada deutche welle.
Sementara itu, total dana bantuan uang pangkal sekolah swasta ini mencapai Rp 171 miliar. Bantuan tersebut sudah mencakup siswa di semua jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat.
Penyelesaian masalah PPDB jangka panjang juga akan ditempuh Pemprov DKI dengan merger dan reformasi total sekolah swasta. Nantinya, PPDB Jakarta sudah mencakup sekolah negeri dan swasta sebagai satu kesatuan dengan regulasi yang terintegrasi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyinggung keberadaan sekolah swasta dengan siswa minim. Menurutnya, bukan tidak mungkin melakukan merger atau penyatuan sekolah swasta yang jumlah siswanya sedikit.
“Bukan tidak mungkin langkah drastic dilakukan, mulai dari merger karena siswanya segelintir tapi eksis. Tahun ini kalau bisa adalah tahun reformasi sekolah swasta,” Pungkas Anies dalam rapat bantuan biaya sekolah swasta yang disiarkan Channel Youtube resmi Pemprov DKI (20/07).
Penulis: Muhamad Arfan Septiawan (Magang)
