Jokowi Siapkan Pusat Perbenihan di Bogor untuk Dukung Ekonomi Hijau
Presiden Joko Widodo meninjau Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin pada Jumat, 27 November 2020. Dalam kunjungan tersebut, Presiden berpesan agar fasilitas tersebut mengembangkan tanaman yang mendukung ekonomi hijau.
Sedangkan Presiden mempersiapkan pembibitan tanaman pendukung ekonomi hijau agar berproduksi pada 2021. Dari pembibitan itu, akan bisa diproduksi kurang lebih 16 juta bibit.
"Ini agar ditanam tanaman-tanaman yang punya fungsi ekologi maupun fungsi ekonomi. Karena ke depan kita ingin mengembangkan green economy," kata Jokowi di Kecamatan Rumpin, Bogor, Jumat (27/11).
Nantinya, bibit-bibit yang diproduksi tersebut akan didistribusikan ke wilayah yang sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Mantan Wali Kota Solo itu pun berharap, benih tersebut dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dari segi ekologi dan ekonomi untuk masyarakat bawah.
Presiden meminta bibit yang ditanam adalah tanaman seperti abesia, eukaliptus, mahoni, kaya, merbau, hingga eboni. Kemudian, buah-buahan, seperti durian dan lainnya.
Pusat perbenihan tersebut nantinya akan berdiri di atas lahan seluas 159,58 hektare yang terdiri atas zona perbenihan, zona kelola masyarakat, zona diklat, dan zona koridor pengembangan usaha.
Jokowi mengatakan model ini akan menjadi percontohan bagi lokasi lain seperti Danau Toba (Sumatera Utara), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara). Areal itu belum termasuk pembangunan lokasi pembibitan yang diperuntukkan bagi perbaikan hutan mangrove seluas 630.000 hektare.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut melakukan peninjauan laboratorium kultur jaringan yang ada di lokasi tersebut serta meninjau kebun pangkas, shading house, dan propagation house. Selain itu Jokowi meninjau lokasi rencana pembangunan Pusat Perbenihan dan Riset Hutan Tropika Internasional.
Turut mendampingi pula dalam acara peninjauan tersebut ialah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Hudoyo.
Sebelumnya, pengusaha yang tergabung dalam Kamar dagang dan Industri (KAdin) Indonesia menyatakan pandemi Covid-19 menjadi langkah awal transformasi ke model ekonomi berkelanjutan. Ini lantaran pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga lingkungan, sosial, dan ekonomi di masa depan.
"Bisnis, stakeholder, dan pelaku ekonomi harus memanfaatkan momentum Covid-19 ini untuk transformasi dalam praktik bisnis berkelanjutan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani Agustus lalu.
