PBB dan AS Kecam Tindakan Represif Aparat kepada Demonstran di Myanmar
Rangkaian unjuk rasa menentang kudeta militer di Myanmar terus membesar. Apalagi setelah seorang demonstran wanita terluka parah usai ditembak dalam bentrokan hari Selasa (10/2).
Sebelumnya ribuan orang bergabung dalam demonstrasi terbesar selama lebih dari satu dekade. Mereka menggelar aksi di kota-kota utama Myanmar seperti Yangon, Naypyitaw hingga Mandalay.
Meski demikian, bentrokan akhirnya muncul dan diakhiri penangkapan sejumlah demonstran. Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta aparat Myanmar untuk menghormati hak orang untuk melakukan protes secara damai.
"Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap para demonstran tidak dapat diterima," kata Ola Almgren, perwakilan PBB di Myanmar dikutip dari Reuters, Rabu (10/2).
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tengah meninjau bantuan ke negara tersebut untuk memastikan dalang penggulingan kekuasaan menghadapi konsekuensinya.
“Kami mengulang seruan kami untuk melepaskan kekuasaan, memulihkan pemerintahan yang terpilih demokratis, membebaskan mereka yang ditahan, dan mencabut semua pembatasan telekomunikasi,” kata Juru Bicara Kemenlu Ned Price.
Para pengunjuk rasa menyatakan akan terus menentang kudeta yang dilakukan militer terhadap kekuasaan Aung San Suu Kyi, “Jika ada pertumpahan darah selama protes damai, maka akan ada lebih banyak (demonstrasi),” kata salah seorang pemimpin aksi, Esther Ze
Bahkan pegawai pemerintah dan polisi turut dalam demonstrasi tersebut. Di Napyitaw, ratusan pegawai negeri berbaris mendukung pembangkangan sipil. Sedangkan di Negara Bagian Kayah, sekolompok polisi bergabung dengan seragam dengan tanda ‘Kami tak ingin kediktatoran,’.
Meski tak ada laporan kekerasan lebih lanjut pada Rabu (9/2), namun tentara mengambilalih sebuah klinik di Naypyitaw. Fasilitas kesehatan tersebut merawat pengunjuk rasa yang terluka.
Adapun di Mandalay, sejumlah pengunjuk rasa terluka usai aparat menggunakan meriam air dan menangkap puluhan orang. Sedangkan empat polisi terluka ketika mencoba membubarkan pengunjuk rasa.
Meski demikian, akademisi memperkirakan Myanmar tak akan terisolasi dengan tekanan Barat. Ini lantaran negara seperti Tiongkok, India, Jepang, hingga tetangga mereka di Asia Tenggara tak memutus hubungan diplomatik.
“AS dan negara Barat lainnya akan memberikan sanksi, tetapi kudeta ini dan konsekuensinya akan menjadi cerita Asia, bukan cerita Barat,” kata dosen senior hubungan internasional di Sekolah Studi Oriental dan Afrika (SOAS), London yakni Avinash Paliwal.
