Jurus Pamungkas Jokowi untuk Wajibkan Vaksinasi Covid-19
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra menilai lumrah bila pemerintah menerapkan kebijakan penghargaan dan hukuman kepada masyarakat. Namun, kebijakan itu dianggap tidak tepat dari aspek sosiologis.
"Masyarakat kita sudah tertekan. Ada tekanan fisik, materiil, psikis atau mental. Jadi jangan menambah tekanan dengan pemberian sanksi," ujar dia.
Ia juga menyayangkan penerapan sanksi diserahkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau institusi terkait. Hal ini bisa menimbulkan keresahan sosial lantaran ada perbedaan kebiijakan antardaerah.
Penolakan vaksin diperkirakan karena masyarakat masih menunggu laporan final terkait efikasi vaksin yang ada di Indonesia, dalam hal ini vaksin Sinovac. Selain itu, ketidakpercayaan pada vaksin bisa terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah yang kerap berubah.
Oleh karena itu, pemerintah semestinya menerapkan kebijakan apresiatif kepada masyarakat yang mau divaksin. Selain itu, edukasi dan promosi vaksin perlu dilakukan secara optimal. Kedua hal ini diyakini bisa menumbuhkan minat masyarakat untuk divaksinasi Covid-19.
Setali tiga uang, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai pemerintah semestinya membangun komunikasi yang persuasif. Terlebih, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak mewajibkan masyarakat melaksanakan vaksinasi.
Bagaimana di Negara Lain?
Di sisi lain, banyak negara tidak mewajibkan penduduknya untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Beberapa di antaranya yaitu Amerika Serikat dan India.
Meski tidak diwajibkan, program vaksinasi di kedua negara tersebut berjalan dengan baik. "Ini yang lebih ditekankan, upaya membangun trust dengan strategi komunikasi risiko yang tepat, bukan dengan menakut-nakuti," kata dia.
Berikut adalah Databoks yang menggambarkan berbagai alasan publik menolak vaksin:
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 16-19 Desember 2020 terhadap 1.202 responden menunjukkan, 70% masyarakat percaya pemerintah mampu menyediakan vaksin Covid-19. Angka ini meningkat dari survei SMRC periode 9-12 Desember 2020 yang sebesar 67%. Artinya, masyarakat semakin yakin pada upaya pemerintah menyediakan vaksin Covid-19.
Meski demikian, dalam survei SMRC, belum seluruh masyarakat bersedia melakukan vaksinasi ketika vaksin telah tersedia. Hanya 37% yang menyatakan bersedia melakukan vaksinasi Covid-19.
Sementara 17% menyatakan tidak akan melakukan vaksin dan 40% masih pikir-pikir. Hal tersebut selaras dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan vaksin dari pemerintah dalam survei SMRC.
Dalam survei periode 9-12 Desember 2020, baru 61% masyarakat yang mengaku percaya terhadap keamanan vaksin Covid-19 dari pemerintah. Namun pada survei periode 16-19 Desember menurun menjadi hanya 53% yang menyatakan demikian.
Serupa, penurunan persentase terjadi pada persepsi kepercayaan publik bahwa vaksin dari pemerintah bisa menciptakan imunitas. Dalam survei SMRC 9-12 Desember 2020, sebanyak 59% publik yang memercayai vaksin dari pemerintah bisa menciptakan imunitas. Namun, dalam survei SMRC 16-19 Desember 2020, persentasenya turun jadi 51%.
Sementara, berdasarkan hasil survei Kemenkes, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF pada November 2020, alasan utama masyarakat menolak vaksinasi Covid-19 adalah khawatir terhadap keamanan (30%), tidak yakin vaksin efektif (22%), dan tidak percaya vaksin (13%).
