Strategi Pemerintah Merangkul Masyarakat yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Seperti diketahui, survei Indikator menunjukkan 41% responden masyarakat menolak vaksinasi Covid-19. Sedangkan 22,4% responden dalam survei Parameter Politik juga menjawab hal yang sama.

Dalam survei CSIS, lebih dari seperempat responden mengaku tak bersedia menerima vaksin Covid-19. Hal itu tecermin dari penolakan 39,8% responden dari DKI Jakarta dan 27,5% responden dari DI Yogyakarta.

Beberapa alasan penolakan vaksinasi di antaranya meragukan kualitas vaksin, khawatir akan efek samping, dan menganggap vaksin belum teruji. Padahal pemerintah telah menerapkan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo pada Februari lalu. Masyarakat yang enggan menerima vaksin Covid-19 diancam dengan sanksi administratif, penundaan jaminan sosial atau bantuan sosial, hingga sanksi denda.