Dukungan Politik Solid, Jokowi Diminta Kebut Pemulihan Ekonomi

Tahun 2021 hingga 2022 menjadi tahun yang menentukan bagi Presiden Joko Widodo untuk memulihkan kondisi ekonomi usai dihantam pandemi Covid-19. Ini lantaran dukungan dari partai politik masih optimal dalam jangka waktu tersebut.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden untuk mempercepat kebijakan pemulihan, termasuk dengan aturan yang tidak populer.  Bila berhasil, pemulihan tersebut akan berdampak banyak mulai dari memulihkan ekonomi hingga memuluskan konsolidasi politik.

"Kalau akhir 2022 kondisi masih seperti sekarang, saya kira berat buat pemerintah, karena dugaan saya partai politik akan jaga jarak dengan Presiden," kata Burhanuddin dalam acara Indonesia Data and Economic Conference 2021 Katadata featuring DBS Asian Insights Conference 2021, Senin (22/3).

Bukan tanpa sebab, banyak parpol kemungkinan tak akan mendukung kebijakan yang tak populer dan berdampak pada kenaikan popularitas mereka saat Pemilu 2024.  Oleh sebab itu Burhan menyarankan Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan kondisi dalam waktu cepat.

Salah satu contoh kebijakan tak yang dianggap tak populer adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Meski demikian, aturan sapu jagat tersebut tetap tembus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena 85 persen partai merupakan koalisi Jokowi.

Tak hanya itu,  Jokowi perlu merealisasikan dampak dari kebijakan UU tersebut demi dukungan politik. "Dan jelang pemilu, mereka bisa klaim bahwa langkah yang diambil Presiden benar, dan mereka tetap solid mendukung pemerintah," katanya.

Tak hanya dukungan parpol, kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi juga ditunggu publik. Apalagi berdasarkan survei Indikator, sebanyak 61 persen responden mengatakan kondisi ekonomi saat ini masih buruk. 

Kondisi ini juga berdampak kepada tingkat kepuasan atas kerja Presiden. Dari survei Indikator Februari lalu, jumlah responden yang menyatakan puas akan kerja Jokowi sebanyak 62,9 persen, terendah sejak 2016. “Game changer-nya, vaksinasi harus cepat didorong,” ujarnya.

Sedangkan Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir memprediksi dampak UU Cipta Kerja baru akan terasa kuartal III dan IV tahun ini.

Hal tersebut lantaran pemerintah masih menyelesaikan sejumlah persiapan terkait pelaksanaan aturan turunan UU ini. Beberapa yang disiapkan adalah sistem teknologi informasi hingga kesiapan pemerintahd aerah.

“Intinya kesiapan perangkat hingga orang-orangnya sehingga kami siapkan transisi ini secara penuh,” kata Iskandar.