Jokowi Tegur Kepala Daerah, APBD Mangkrak Rp 182 Triliun di Perbankan
Presiden Joko Widodo menyoroti simpanan pemerintah daerah di perbankan yang mencapai Rp 182 triliun pada akhir Maret. Ia pun meminta kepala daerah segera membelanjakan anggaran pendapatan dna belanja daerah atau APBD mangkrak tersebut.
Jokowi pun mempertanyakan bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah bisa meningkat bila simpanan pemerintah daerah mengendap di perbankan. Untuk itu, Mantan Wali Kota Solo itu sudah berkali-kali meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengingatkan pemerintah daerah.
"Hati-hati. Akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp 182 triliun. Naik 11,2 persen. Artinya tidak segera dibelanjakan," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia tahun 2021 di Istana Kepresidenan, Rabu (28/4).
Jokowi juga menjelaskan pentingnya belanja modal dalam APBD segera dikucurkan. Hal ini untuk meningkatkan peredaran uang di daerah dan menggerakkan perekonomian. "Hati-hati. Rp 182 triliun ini uang yang sangat gede sekali," ujar dia.
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera menyalurkan bantuan sosial, bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Harapannya, masyarakat bisa segera membelanjakan dana bantuan tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi daerah meningkat.
Kepala Negara mencatat, BLT desa yang sudah cair hingga April baru mencapai Rp 1,5 triliun atau 32 persen dari target. "Saya ingatkan kembali karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," katanya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta pemerintah daerah memberikan kemudahan pelayanan terhadap investor. Sebab, masih banyak perizinan investasi terhambat di pemerintah daerah.
Padahal, investasi menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Sebagaimana diketahui, investasi memberikan andil sebesar 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. "APBD tidak bisa tumbuh signifikan. Artinya yang kita butuhkan adalah investasi dari swasta," ujar dia.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyampaikan hal yang sama. Ini lantaran belanja daerah hingga akhir Maret lalu baru mencapai Rp 98,9 triliun. "Ini sebetulnya ironis, karena kami mengharapkan transfer APBN bisa segera dibelanjakan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2021, Kamis (22/4).
