Tugas Besar Daerah untuk Pulihkan Ekonomi: Benahi Izin hingga SDM
Pemerintah saat ini tengah berupaya memulihkan perekonomian nasional yang terimbas pandemi Covid-19. Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin meminta pemerintah daerah menjadi ujung tombak pulihnya ekonomi RI.
Masyita juga menyampaikan sejumlah aspek pembenahan yang bisa menjadi porsi daerah. Beberapa di antaranya adalah pemulihan kondisi pelaku usaha, pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga memangkas perizinan.
"Secara keseluruhan, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang paling besar value added-nya adalah pemerintah daerah," kata Masyita dalam webinar Pentahelix dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Kota di Indonesia, Selasa (25/3).
Dia menjelaskan saat pandemi, sejumlah pelaku usaha terkena dampak krisis terlebih dahulu. Padahal, sektor usaha menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memberikan andil terhadap perekonomian nasional.
Dengan situasi tersebut, pemerintah daerah memiliki peranan penting untuk memulihkan kondisi para pelaku usaha. "Karena pelaku usaha banyak di daerah," ujar Masyita.
Kepala daerah diharapkan bisa mendorong pelaku usaha bangkit saat ekspansi fiskal mulai dikurangi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kapasitas SDM, salahs atunya dengan mengikuti program beasiswa pemerintah. Beasiswa tersebut diaharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta bisa memajukan perekonomian daerah.
Selain itu, kepala daerah diminta untuk pro aktif dalam membantu masuknya investor. Hal ini dilakukan dengan mempermudah perizinan hingga menciptakan lingkungan yang mendukung para investor.
"Ciptakan growth story di daerah. Kita mau ciptakan kota tourism? Atau supporting capital city? Kalau lingkungan ada, biaya logistik akan turun," ujar Masyita.
Ia pun meyakini, kolaborasi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, media, komunitas, dan akademisi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh di kisaran 7% untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Sedangkan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pimpinan daerah perlu melakukan kolaborasi untuk bisa beradaptasi dan berprestasi di tengah pandemi. Menurutnya, kolaborasi diperlukan lantaran persoalan yang berkembang semakin kompleks.
Di sisi lain, sumber daya dan logistik juga terbatas. Oleh karenanya, pemerintah yang tidak bisa berkolaborasi diperkirakan tidak bisa mengimbangi perubahan tersebut. "Wali kota yang berhasil resepnya satu, kolaborasi," kata Bima.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyatakan optimistis dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 4,5 hingga 5,3%, jauh lebih baik dari 2020 yang mencapai -2,07%.
Berbagai indikator perbaikan ekonomi menurutnya sudah mulai terlihat di dalam negeri, seperti ekspor dan impor hingga konsumsi semen, baja, dan kendaraan niaga meningkat. “Berbagai indikator ini yang akan terus kita dorong sehingga momentum pemulihan akan terus terjadi pada kuartal kedua," ujar Sri Mulyani.
