Jokowi Ingatkan Korupsi Ganggu Lapangan Kerja hingga Harga Bahan Pokok
Korupsi bisa berdampak pada setiap sendi kehidupan masyarakat. Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, mengingatkan korupsi bahkan bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja hingga mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Tindak pidana korupsi bisa menjadi pangkal permasalahan yang lain. Korupsi bisa ganggu penciptaan lapangan kerja, bisa naikkan harga kebutuhan pokok," kata Jokowi dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (9/12).
Korupsi dinilai bisa menghambat investasi. Sebab, investasi membutuhkan perizinan yang sederhana, cepat, dan bebas korupsi.
Bila praktek korupsi masih banyak di Indoneesia, investor enggan untuk masuk ke Tanah Air.
"Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos, banyak ketidakpastian, dan permainan di sana-sini," ujar dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan investasi merupakan salah satu motor penggerak ekonomi nasional.
Pemerintah juga telah menargetkan total investasi tahun depan mencapai Rp 1.200 triliun.
Karena itulah, penindakan korupsi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investasi.
Kepala Negara meminta pelayanan dilakukan dengan efisien, tanpa adanya ongkos khusus. Kemudian, tata kelola yang dibangun perlu mencegah tindakan koruptif.
Para aparat juga diminta untuk menggunakan digitalisasi teknologi serta memperkuat transparansi. "Tingkatkan integritas aparat penegak hukum," ujar dia.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyoroti indeks persepsi korupsi Indonesia 2020 yang berada pada posisi 102. Rangking tersebut lebih rendah dari Brunei Darussalam yang berada pada peringkat 35, Singapura peringkat 3, dan Malaysia pada posisi 57.
"Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengingatkan, korupsi memiliki dampak yang luar biasa berbahaya bagi sebuah negara, salah satunya mengganggu iklim investasi.
"Siapa pun yang punya modal, akan berpikir 1.000 kali apakah bisa melakukan kegiatan produktif tanpa menjadi korban dari korupsi yang merajalela," kata Sri Mulyani dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 yang digelar Kementerian Keuangan, Rabu (8/12).
Sri Mulyani mengatakan aliran modal yang terhambat karena korupsi dapat mengganggu produktifitas sebuah negara.
Hal ini dapat berdampak pada kinerja perekonomian dan mempengaruhi indeks kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesenjangan antar masyarakat dan kemiskinan bisa dipastikan meningkat.
"Kita bisa melihat di seluruh dunia dan mudah mendapatkan bukti bagaimana negara yang tidak bisa mengatasi korupsi. Meski mereka punya sumber daya alam yang banyak, banyak masyarakatnya yang kelaparan, tidak bisa mendapatkan pendidikan, bahkan susah mendapat air bersih," ujarnya.
