Menteri Luhut: Boleh Beraktivitas di Tempat Publik Asal Vaksin 2 Kali
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, kebijakan terkait protokol kesehatan akan diperketat guna mengantisipasi penyebaran virus corona varian Omicron. Hanya warga yang sudah divaksinasi Covid-19 dua dosis yang bisa beraktivitas di tempat publik.
“Oleh karena itu, beberapa juta orang yang belum (mendapat) vaksinasi dua kali di Jawa – Bali, supaya melakukan ini,” ujar Luhut saat konferensi pers virtual, Minggu (16/1).
Ia menjelaskan, pemerintah memantau pola penyebaran Covid-19 di Inggris dan Afrika Selatan. Keduanya dan beberapa negara telah melewati puncak kasus virus corona varian Omicron.
Sedangkan India, Thailand, Filipina masih mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang cukup tinggi.
"Berdasarkan data yang kami amati, berangkat dari kasus di Afrika Selatan, puncak gelombang varian Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret," kata dia.
Merujuk pada kasus Covid-19 varian Omicron di beberapa negara, gejalanya memang lebih ringan dibandingkan Delta. Namun, “jumlah perawatan rumah sakit dan tingkat kematian di Inggris lebih tinggi dari Delta. Ini harus kami hindari,” katanya.
Ia mencatat, kasus harian Covid-19 di Indonesia mulai menembus angka 1.000. Walaupun kemudian turun menjadi 855 hari ini.
“Dari data tersebut, kasus transmisi lokal sudah lebih tinggi dari yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN)," ujar Luhut.
Kenaikan kasus harian virus corona juga didominasi oleh wilayah Jawa - Bali. Salah satu provinsi dengan kenaikan tertinggi yakni DKI Jakarta. “Ini didorong oleh wilayah mereka yang masuk gelombang aglomerasi Jabodetabek," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan langkah mitigasi agar peningkatan kasus Covid-19 lebih landai ketimbang negara lain. Dengan begitu, tidak membebani sistem kesehatan.
"Berbagai langkah yang dilakukan, penegakan protokol kesehatan, dan akselerasi vaksinasi, itu sangat penting,” kata Luhut. Sedangkan pengetatan mobilitas menjadi opsi terakhir.
Pemerintah juga mengimbau, perusahaan tidak membiarkan karyawan masuk 100%. “Diatur saja dan melihat situasi. Apakah dibuat 75% untuk dua minggu ke depan, itu bisa dilakukan oleh asesmen kantor masing-masing," ujarnya.
