Konferensi Asia Afrika, Warisan Indonesia bagi Perdamaian Dunia

Menjelang Konferensi Asia Afrika

Untuk mempersiapkan KAA, maka dibentuklah Sekretariat Bersama yang diwakili oleh lima negara penyelenggara. Indonesia diwakili oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Luar negeri, Roeslan Abdugani yang juga menjadi ketua badan tersebut.

Pemerintah Indonesia juga membentuk Panitia Interdepartemental yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama dengan anggota dan penasehat dari beragam departemen. Panitia ini dibentuk untuk membantu perisapan menuju KAA.

Di Bandung juga dibentuk panitia yang diketuai oleh Sanusi Hardjadinata, Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Panitia tersebut memiliki tugas untuk mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berhubungan dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan memeriksa persiapan KAA, Presiden Soekarno juga meresmikan pergantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwiwarna, dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Pergantian nama tersebut bertujuan untuk menyemarakkan konferensi dan menciptkaan suasana pertemuan yang sesuai dengan tujuan.

Negara-negara Peserta Konferensi Asia Afrika

Adapun negara yang akhirnya menjadi peserta Konferensi Asia Afrika, sebagai berikut:

1. Afganistan
2. Arab Saudi
3. Burma (sekarang Myanmar)
4. Ceylon (sekarang Sri Lanka)
5. China
6. Ethiopia
7. Filipina
8. Ghana
9. India
10. Indonesia
11. Irak
12. Iran
13. Jepang
14. Kamboja
15. Laos
16. Lebanon
17. Liberia
18. Libya
19. Mesir
20. Nepal
21. Pakistan
22. Sudan
23. Suriah
24. Thailand
25. Turki
26. Vietnam
27. Vietnam Selatan
28. Yaman
29. Yordania

Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Berdasarkan keterangan di asianafricanmuseum.org, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika dibuka pada tanggal 18 April 1855. Di kesempatan kali ini, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pembukaan dengan judul “Let a New Asia and a New Africa be Born”.

Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa para peserta konferensi berasal dari bangsa yang berbeda dengan latar belakang sosial budaya, agama, sistem politik, hingga warna kulit yang juga berbeda. Namun dipersatukan oleh pengalaman pahit akibat kolonialisme. Maka dari itu, perlu sebuah usaha untuk mempertahankan dan memperkokoh perdamaian dunia.

Pidato Soekarno disambut baik oleh para peserta yang hadir. Kemudian secara aklamasi, Perdana Menteri Indonesia terpilih sebagai ketua konferensi. Tak hanya itu, Ketua Sekretariat Bersama juga dipilih sebagai sekretaris jenderal konferensi.

Setelah melalui persidangan yang menegangkan dan melelahkan selama satu minggu, sidang umum terakhir KAA dibuka. Dalam sidang tersebut dibacakan rumusan pernyataan dari setiap panitia sebagai hasil Konferensi Asia Afrika.

Sidang umum menyetujui seluruh pernyataan tersebut, kemudian sidang dilanjutkan dengan pidato sambutan para ketua delegasi. Setelah itu, ketua konferensi menyampaikan pidato penutupan dan menyatakan bahwa KAA resmi di tutup.

Hasil Konferensi Asia Afrika

Konsensus Asia Afrika dituangkan dalam komunike akhir yang isinya tentang:

1. Kerja sama ekonomi.
2. Kerja sama budaya.
3. HAM dan hak menentukan nasib sendiri.
4. Masalah rakyat jajahan.
5. Masalah-masalah lainnya.
6. Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerja sama internasiona.

Deklarasi yang ada di komunike tersebut kemudian dikenal dengan nama “Dasasila Bandung”. Perlu diketahui bahwa Dasasila Bandung merupakan surat pernyataan politik berisi prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Adapun isi Dasasila Bandung seperti berikut:

1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
6. (a) Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun.
   (b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun.
7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.
8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.
10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.