Kelompok Relawan Jokowi Kompak Tolak Wacana Tiga Periode
Relawan Jokowi Mania (Joman) sebagai komunitas simpatisan Presiden Joko Widodo pada Pemillihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, menolak menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Koordinator Joman, Immanuel Ebenezer bergeming dan tunduk terhadap konstitusi yang mengatur pembatasan periode kekuasaan untuk eksekutif dan legislatif. Meski pro Jokowi, ia menilai demokrasi tidak boleh dicederai hanya untuk kepentingan segelintir golongan.
"Ini bukan persoalan Jokowi. Ini konstitusi. Kedua, ini persoalan demokrasi yang tidak boleh dicederai oleh elit kepemimpinan," ujar Noel kepada Katadata.co.id, Selasa (5/4).
Jika penambahan periode jabatan presiden tetap terealisasi, maka Noel mengaku akan menggerakkan organisasinya untuk melakukan revolusi. “Saya akan memimpin kawan-kawan saya di jalanan ketika itu akan terjadi,” tegas Noel.
Menurutnya, para tokoh yang mempromosikan wacana penambahan periode masa jabatan presiden, hanya ingin membuat kegaduhan di tengah kepemimpinan Jokowi.
Selain Joman, organisasi relawan pendukung Jokowi lainnya, yaitu Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi) juga menyatakan akan berpendirian teguh dan patuh terhadap konstitusi. Hal ini sejalan dengan sikap Presiden Jokowi dalam menyikapi masalah ini.
"Kita berada di garis konstitusi," ujar Ketua Umum Seknas Jokowi, Rambun Tjajo saat dihubungi Katadata di Jakarta, Selasa (5/4).
Meski tegas mengenai penambahan masa jabatan presiden, terhadap wacana penundaan Pemilu ia memiliki beberapa catatan. Menurutnya, Pemilu 2024 akan menjadi sejarah karena pemilihan presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah, akan berjalan serentak. Hal ini tentunya perlu persiapan matang.
Sementara di lain sisi, Indonesia tengah menghadapi beragam persoalan, dari mulai pemulihan ekonomi, hingga persoalan penanganan pandemi Covid-19 yang belum tuntas.
Sebab, jika saat pemilu berjalan nanti pandemi belum juga hilang, maka perlu ada tambahan anggaran untuk menerapkan protokol kesehatan. Rabun tak mau pemilu justru menciptakan korban pada pihak panitia maupun tenaga kesehatan.
"Apakah APBN kita punya cukup kemampuan melakukan ini? Itu kompleks dari sisi anggaran," terangnya.
Sikap masyarakat yang menolak penundaan pergantian presiden pada 2024 sebelumnya pernah dipaparkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Kamis (3/3). dalam hasil survei diketahui bahwa sebanyak 57% masyarakat ingin pergantian presiden tetap digelar pada 2024 meski merasa puas terhadap kinerja Jokowi.
Sementara bagi kalangan yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi, 80% di antaranya menyatakan setuju untuk pergantian presiden pada dilaksanakan pada 2024.
“Poinnya adalah bahkan orang yang puas kepada kinerja presiden pun mayoitas menolak menunda pemilu,” kata Direktur LSI, Djayadi Hanan.
Sementara itu, survei teranyar dari Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Februari 2022 menyebutkan bahwa nama Jokowi masih masuk dalam daftar elektabilitas capres dan menempati posisi teratas dengan persentase 15,9%. Survei tersebut dilakukan dengan simulasi terbuka top of mind, yaitu tokoh yang menurut para responden layak menjadi presiden.
