Ada Wabah PMK, Ketua DPR Khawatir Stok Daging Jelang Iduladha
Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di sejumlah daerah telah menimbulkan rasa khawatir di berbagai kalangan. Terutama dalam persoalan ketersediaan rantai pasokan daging sapi, menjelang Hari Raya Iduladha pada 9 Juli mendatang.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, pemerintah mesti bertindak cepat dan lebih serius memperhatikan persoalan PMK, karena telah menjangkiti berbagai daerah, termasuk wilayah sentra hewan ternak.
"Harus bisa memastikan stok hewan ternak untuk keperluan kurban pada hari raya Idul Adha tahun ini aman, walaupun PMK tengah merebak," ucap Puan di Jakarta, Rabu (18/5), seperti dikutip dari Antara.
Jika pemerintah tidak mengantisipasi penyakit ini dengan cepat, ada beberapa kondisi yang membuatnya khawatir menganggu rantai pasok daging.
Imbas ini akan terasa oleh peternak yang berpotensi ikut terpuruk karena ternaknya sakit dan tak dapat dijual. Untuk itu, Puan meminta pemerintah memperhatikan kegelisahan peternak, terutama mereka yang daerahnya belum terjadi penyebaran PMK.
Sedangkan kepada peternak yang daerahnya telah terjangkit, Puan meminta pemerintah agar mendampingi para peternak dalam menjalankan kebijakan pembatasan lalu lintas serta karantina ketat terhadap ternak.
Puan juga mendorong pemerintah pusat agar bekerja sama dengan daerah dalam mengantisipasi potensi penyebaran PMK. Koordinasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan dinas terkait, agar penelusuran dapat segera dilakukan terhadap daerah-daerah sekitarnya.
"Meskipun persentase kematian terhadap hewan ternak akibat PMK tidak terlalu tinggi, apabila tidak diatasi dengan optimal akan membuat harga ternak jatuh dan mempengaruhi pasokan daging," ujar Puan.
Puan juga menilai pengetatan lalu lintas ternak berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap ketersediaan stok daging.
"Banyak peternak yang mengeluhkan ternak-nya tak bisa dibongkar di beberapa wilayah yang merebak PMK. Ini harus jadi perhatian karena semakin lama hewan tertahan di kapal, akan berdampak pada kesehatan dan kualitasnya," ucapnya.
Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah mendengarkan aspirasi peternak yang meminta untuk tidak menjadikan wabah PMK sebagai alasan mengimpor sapi. Ketua DPR berharap Pemerintah tetap memprioritaskan pasokan ternak dari dalam negeri.
Simak jumlah produksi daging sapi dari 5 provinsi produsen sapi terbanyak di Indonesia
Secara kelembagaan, DPR juga akan memantau dan terlibat dalam penanganan PMK. Puan menilai kerja sama yang baik antar-pemangku kepentingan dapat segera mengakhiri penyebaran penyakit pada hewan ternak ini.
Puan meminta alat kelengkapan DPR terkait bersama-sama dengan pemerintah mengambil langkah antisipasi yang dapat menindaklanjuti berbagai dampak akibat PMK.
"Harus dibuat prosedur yang baik, khususnya dalam distribusi hewan ternak ketika Idul Adha nanti," ujarnya.
Di lain sisi, Puan meminta peternak agar tidak panik, dan mengingatkan mereka agar selalu mengawasi hewan ternaknya. Sebab, PMK bisa diobati.
"Segera isolasi ternak yang positif PMK dan obati. Jangan dipindahkan sampai benar-benar sembuh agar tidak menularkan ke ternak lainnya,” tuturnya.
Terkait PMK terhadap hewan ternak, pada awal Mei, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan dua daerah di Aceh dan empat kabupaten di Jawa Timur sebagai daerah terdampak wabah PMK pada hewan ternak, sejak kasus pertama kali ditemukan di Gresik, Jawa Timur pada 28 April 2022.
Di Aceh, pemerintah menyatakan darurat wabah PMK di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Penetapan ini buntut terinfeksinya 2.555 ekor sapi dengan 13 ekor di antaranya terkonfirmasi mati akibat PMK.
Sementara di Jawa Timur, darurat PMK terjadi di Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto.
Satgas Pangan Jawa Timur mencatat sedikitnya 3.481 sapi yang terinfeksi PMK. Jumlah ini setara 0,25% dari total populasi sapi di Jawa Timur. Dari seluruh sapi yang terdampak PMK, 54 di antaranya dinyatakan mati.
Kini, penyakit PMK setidaknya telah terdeteksi di 16 daerah. Kementan juga mengajak untuk menerapkan strategi intelektual sebagai langkah percepatan dalam mengatasi wabah PMK.
Sementara terkait pasokan daging Iduladha, Mentan Sahrul Yasin Limpo meyakini wabah ini tidak akan mengganggu rantai pasok. Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang dilakukan Kementan, penyakit PMK masuk dalam kategori penyakit hewan yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Seluruh bagian daging pada hewan yang positif PMK dapat dimakan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Menurut Badan Litbang Kementan, Indonesia sebenarnya sudah dinyatakan bebas PMK sejak 1986, dan mendapatkan pengakuan secara kawasan ASEAN sejak 1987, serta diakui secara internasional oleh World Organisation for Animal Health atau Organisasi Kesehatan Hewan Dunia sejak 1990.
