Komunikasi Inklusif, Strategi Hadapi Krisis Kesehatan di Masa Depan
Sebab, penguatan kapasitas dan jejaring dalam menghadapi pandemi membutuhkan koordinasi yang berkesinambungan baik dalam komunikasi dan koordinasi mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai masyarakat.
Arus informasi yang terpercaya perlu menjadi bagian dalam perubahan perilaku masyarakat.
Saat pandemi, informasi yang baik dan benar diperlukan dalam kegiatan vaksinasi agar cakupan vaksinasi bisa merata di kota/daerah, warga berisiko tinggi, lansia, disabilitas dan serta masyarakat pada umumnya.
"Hal lain yang menjadi perhatian yaitu penerimaan dan dukungan dalam identifikasi kasus dan konsistensi dalam melakukan perilaku pencegahan dan pengendalian," kata Maxi.
Menurutnya, kegiatan tersebut memerlukan penguatan komunikasi dengan memberikan informasi secara tepat, terperinci, adaptif dan kontekstual dengan latar belakang psikodemografi masyarakat.
Para kader kesehatan yang merupakan bagian dari lingkungan diharapkan menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan pendekatan sosial kultural setempat.
Sementara itu, peran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sangat penting menjalin koordinasi lintas sektor dengan harapan informasi tersampaikan sesuai maksud dan tujuan serta target sasaran.
Proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci untuk mengurangi risiko dampak pandemi.
Komunikasi risiko merupakan proses berkelanjutan sejak pra-krisis sampai pasca krisis yang terus perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan di masyarakat.
"Proses adaptasi dan penterjemahan komunikasi risiko menjadi nyata untuk dapat dilaksanakan sampai tingkatan masyarakat termasuk kelompok rentan, disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus," tegasnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen berpandangan, dalam dunia digital seperti saat ini komunikasi lebih dibutuhkan dan perlu dimasifkan lagi. Karena di era digital saat ini, masyarakat bisa membaca suatu perkara atau isu di mana pun berada.
Akan tetapi, masyarakat terkadang hanya melihat suatu isu dari internet, sementara tidak mengetahui kejadian sebenarnya di lokasi.
Hal itu membuat berita disalahartikan karena adanya perbedaan pemahaman.
"Maka, perlu adanya komunikasi dalam hal apapun termasuk permasalahan yang akhir-akhir kita hadapi, yakni Covid-19. Bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi di seluruh dunia," kata Taj Yasin.
Dia menegaskan, kesuksesan program jogo tonggo bukan karena pemerintah Jawa Tengah, namun karena peran serta kekuatan masyarakat yang ada di bawah.
Taj Yasin mengungkapkan, sejak awal memimpin Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pemerintah membuka kanal-kanal diskusi melalui media sosial, seperti Instagram, Twitter, Facebook, hingga melalui pesan singkat ke nomor pejabat.
"Banyak masyarakat yang mengetahui nomor ponsel saya. Baik melalui SMS, telepon atau melalui aplikasi WhatsApp, masyarakat di Jawa Tengah bisa langsung melapor," kata dia.
Oleh sebab itu, lanjut Taj Yasin, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dilakukan, terlebih di saat pandemi.
Pemerintah di pusat maupun daerah harus berkomunikasi dan dekat dengan masyarakat. Kalau di Jawa Tengah, tentu saja melalui program jogo tonggo.
"Saya berharap ini (jogo tonggo) bisa diadopsi oleh pemerintahan lainnya. Karena pada prinsipnya, kebudayaan kita itu saling berkomunikasi," tegasnya.
Dalam diskusi ini beberapa daerah juga membagikan pengalaman mereka dalam mengkomunikasikan risiko pandemi Covid-19 dan bagaimana mengubah perilaku masyarakat.
Anugrah Wiendyasari dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mengatakan kolaborasi masyarakat dan birokrasi membentuk Satgas Covid-19 cukup efektif menggerakkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan bersedia divaksin.
Ia menambahkan, pelibatan kelompok-kelompok PKK di Bantul, dapat dijadikan contoh keberhasilan.
“Masyarakat yang sebelumnya apatis dengan vaksin akhirnya banyak yang bersedia divaksinasi,” kata Anugrah.
