3 Upaya Kemenkes Tingkatkan Layanan Kesehatan Jantung Tanah Air

Intan Nirmala Sari
30 Oktober 2022, 09:10
kemenkes
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) memberi pemaparan saat konferensi pers terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa (16/8). Pemerintah mematok belanja negara dalam RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun, di antaranya belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan layanan jantung yang ada saat ini dinilai belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini karena, kapasitasnya masih sangat terbatas, serta jumlahnya belum merata di seluruh Indonesia. Sementara, layanan kesehatan jantung merupakan prioritas pemerintah yang harus ditransformasi.

“1 dari seribu masyarakat Indonesia punya potensi serangan jantung, yang bisa dilayani hanya sekitar 25 % atau sekitar 25 ribu orang, yang lainnya berpotensi meninggal,” kata Menkes saat menghadiri acara Inaugurasi Konsultan, Fellow, Spesialis 1 BKTV dan Rakernas HBTKVI 2022, Sabtu (29/10).

Menkes menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan untuk penyakit jantung masih sangat kurang. Belum semua mampu memberikan layanan jantung bahkan untuk tindakan yang sederhana seperti pemasangan ring.

“Di seluruh Indonesia, kurang dari 200 kab/kota yang (rumah sakitnya) bisa pasang ring. Yang lainnya belum bisa karena tidak memiliki alat yang namanya Cathlab. Saya tahu alat-alatnya kurang, karenanya Kemenkes sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 30 triliun sampai 2027 untuk mengatasi penyakit katastropik di Indonesia termasuk Jantung,” ujar Menkes.

Pihaknya menambahkan, selain untuk penanganan penyakit jantung, nantinya anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mengatasi penyakit katastropik lainnya seperti Stroke, Kanker dan ginjal.

Selain persoalan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, Menkes menjelaskan pihaknya juga berupaya meningkatkan ketersediaan dokter spesialis. Pemenuhan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dokter umum.

Guna mengatasi kekurangan itu, pihaknya mengungkapkan telah melakukan 3 upaya guna meningkatkan kapasitas serta kualitas dokter spesialis khususnya untuk pelayanan jantung.

Pertama, meningkatkan jumlah prodi. Menkes menyampaikan bahwa jumlah prodi yang tersedia saat ini masih jauh dari harapan. Dari 92 Fakutas Kedokteran (FK) di Indonesia, hanya Ada 20 FK yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular atau BTKV, hanya dua prodi.

Untuk itu, Kementerian Kesehatanbekerjasama dengan Kemendikbud akan mengejar pemenuhan tenaga kesehatan, dengan menambah jumlah prodi Kedokteran agar semakin banyak menghasilkan dokter dan dokter spesialis.

“Kita ada hitung-hitungannya, dari 188 spesialis yang praktik hanya 42 orang. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia,” ujar Menkes dalam keterangan resminya, Sabtu (29/10).

Kedua, membuka fellowship. Dalam hal ini, Kemenkes kan bekerjasama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk membuka fellowship yang seluas-luasnya, untuk melatih mereka agar bisa memasang ring maupun pelayanan jantung lainnya.

“Saat ini tenaga kesehatan kita masih kurang, kita mesti butuh puluhan tahun. Supaya cepat, salah satunya melalui fellowship. Semua rumah sakit harus membuka fellowship dan itu perlu bantuan dari kolegium dan organisasi profesi. Supaya ini bisa segera dibuka,” kata Budi Gunadi.

Untuk mendukung program tersebut, Kemenkes telah berkomitmen untuk menambah kuota beasiswa untuk dokter dan dokter spesialis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelumnya, beasiswa yang tersedia hanya 200-300 beasiswa. Untuk 2022, ditambah menjadi 1.500 beasiswa per tahun.

Ketiga, mendorong pendidikan dokter berbasis rumah sakit (hospital based). Upaya ini dilakukan dengan menambah sistem pendidikan dokter spesialis yang semula university based ditambah hospital based.

University based tetap ada, namun kita tambah dengan hospital based. Dua-duanya kita dorong demi mempercepat peningkatan dokter spesialis. Begitu nanti jadi Hospital Based, dokter spesialis yang ambil PPDS kita bayar,” ujar Menkes.

Melalui tiga upaya tersebut, Menkes mengharapkan dukungan dan bantuan seluruh pihak terkait agar produksi tenaga kesehatan semakin meningkat, sehingga pelayanan kesehatan khususnya penyakit jantung semakin baik, berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.

“Tiga hal ini tolong dibantu. Bukan untuk organisasi ataupun diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat, untuk menyelamatkan lebih banyak lagi nyawa masyarakat Indonesia,” pungkas Menkes.

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...