Jokowi Berikan Gelar Pahlawan Nasional kepada 5 Tokoh, Ini Daftarnya
Presiden Joko Widodo akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada lima orang pada Senin (7/11) mendatang. Gelar tersebut akan diberikan kepada tokoh-tokoh bangsa yang ikut berjuang mendirikan dan membangun negara.
Ketua Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan Mahfud MD mengatakan pemberian gelar tersebut telah berdasarkan usulan masyarakat dari seluruh provinsi. Adapun, penyeleksian akhir dilakukan oleh Jokowi di Istana Bogor hari ini, Kamis (3/11).
"Kami sarankan kepada daerah yang mempunyai usulan dan disetujui oleh pemerintah untuk segera menyiapkan diri untuk hadir melakukan penyambutan," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual di Kompleks Istana Bogor, Kamis (3/11).
Mahfud mengatakan pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2022. Akan tetapi, pemberian gelar akan dilakukan lebih cepat untuk menyesuaikan jadwal Kepala Negara.
Mahfud menjelaskan penentuan tokoh tersebut bermula pada usulan masyarakat yang ditangkap oleh Kementerian Sosial. Setelah itu, Kemensos melakukan seleksi mandiri terhadap usulan tersebut dan menyerahkan nama terbatas kepada Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan.
Dewan Gelar melakukan seleksi lebih lanjut dan menyerahkan nama calon kepada Presiden Jokowi. Pada akhirnya, Jokowi memilih lima nama dari lima provinsi, yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Jawa Barat.
Kelima tokoh yang akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tersebut adalah:
1. Dr. dr. R.H. Soeharto Sastrosoeyoso
Soeharto ikut berjuang bersama Presiden Soekarno dalam rangka kemerdekaan sebagai dokter. Mahfud mencatat Soeharto ikut dalam beberapa pembangunan Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, dan Rumah Sakit Jakarta.
Selain itu, Soeharto juga berperan menjadi salah seorang pendiri Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sebagai informasi, IDI berdiri pada 24 Oktober 1950.
2. KGPAA Paku Alam VIII
Mahfud mencatat aksi bersejarah yang dilakukan oleh Paku Alam VIII adalah mengintegrasikan Kerajaan Paku Alam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal proklamasi kemerdekaan. Pernyataan tersebut dilakukan sehari setelah proklamasi dilakukan.
