Sah! Papua Barat Daya Resmi jadi Provinsi ke-38 di Indonesia
Mendagri berharap setelah pelantikan Muhammad Musa'ad segera bergerak cepat untuk menentukan para pejabat di bawahnya. Beberapa struktur yang perlu diisi adalah sekda, kepala dinas dan pejabat lainnya, terutama BPKAD.
Lebih jauh Menteri Tito menjelaskan aspirasi pemekaran wilayah Papua Barat Daya sudah cukup lama disampaikan. Sejak 2006, usulan itu telah disampaikan langsung kepada presiden. Usulan juga disampaikan melalui mekanisme konstitusi yang ada yaitu ke DPR RI dan ke DPD RI.
"Karena memang Papua memiliki sedikit latar belakang sejarah yang agak berbeda, baru bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi pada 1969," kata Tito.
Tito berharap lahirnya Provinsi Papua Barat Daya bisa mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran provinsi baru juga diharapkan bisa memotong birokrasi yang panjang di tengah medan geografi Papua yang tidak mudah.
“Kami berharap dengan adanya pemekaran ini terjadi percepatan pembangunan yang akan dapat mensejahterakan rakyat Papua terutama orang asli Papua," ujar Tito.
