Penjelasan Pakar Hukum Ini Sebut Putusan Penundaan Pemilu Salah

Kontroversi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda Pemilu 2024 masih berlanjut. Bahkan, Pakar Hukum Bivitri Susanti menilai putusan menunda pemilu dua tahun, enam bulan, tujuh hari tersebut merupakan putusan yang salah. Menurutnya, penundaan pemilu memungkinkan dilakukan hanya di suatu daerah dan tidak dalam skala nasional.

“Menurut saya, putusan itu salah, karena melanggar hukum, bahkan melanggar konstitusi,” ujar Bivitri dalam video TikTok dengan akun @bivitrisusanti.

Dia menjelaskan, pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal tersebut merupakan norma konstitusional, sehingga dalam undang-undang pemilu tidak diberikan ruang untuk menunda pemilu secara nasional.

“Memang ada di pasal 400-an yang mengatakan bahwa mungkin saja ada pemilu susulan, istilahnya begitu. Kalau suatu daerah, bukan nasional, terkena bencana misalnya gempa bumi di Cianjur,” kata Bivitri.

Jika kondisi tersebut terjadi di suatu daerah, maka masih diperkenankan untuk menunda pelaksanaan pemilu dalam beberapa bulan. Namun, hal tersebut tidak diterapkan secara nasional. Ditambah lagi, bentuk dan alasan dari pemilu susulan tersebut harus dibatasi hanya karena bencana dan sebab-sebab lainnya yang sangat darurat.

Bivitri menambahkan, pemilu susulan di suatu daerah tersebut dilakukan tidak melalui putusan pengadilan, melainkan melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Artinya, karena Pasal 22E UUD 1945 merupakan norma konstitusional yang bersifat kesepakatan politik, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah kesepakatan politik.

Hal lain yang perlu diperhatikan menurut Bivitri adalah, undang-undang pemilu merupakan sebuah rezim administrasi pemerintahan. Dengan begitu, penting untuk membedakannya dengan rezim perdata alias privat yang hanya melibatkan beberapa orang dengan orang lainnya atau badan hukum.

Sebagai aturan rezim administrasi, ketika ada perkara seperti yang dialami Partai Prima, penggugatnya dalam hal ini Partai Prima dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebagai partai. Hal tersebut sebenarnya sudah selesai, karena dibawa ke jalur yang memang diatur oleh undang-undang 7 tahun 2017, yaitu ke Bawaslu dan bisa lanjut ke PTUN.

“Jadi pengaturannya di sini kalau pemilu nanti, kan kalau sengketa hasil ke MK, kemudian kalau etik ke DKPP, sudah tidak ada urusan ke perdata,” kata Bivitri dalam videonya.

Sementara, perkara yang tengah dibicarakan di wilayah ini, argumennya adalah perbuatan melawan hukum oleh KPU. Kondisi tersebut justru menjadikan KPU sebagai tergugat dan dinilai sebagai hal yang aneh oleh Bivitri. "Kalau perbuatan melawan hukum oleh penguasa, seharusnya dibawa ke pengadilan tata usaha negara, tapi kok diterima di pengadilan negeri?," katanya.

Selain itu, Partai Prima juga meminta ganti rugi imaterial dengan menunda pemilu. Padahal dalam perkara perdata, dampak hukum hanya bisa dirasakan dua pihak penggugat dan tergugat, dan bukan untuk umum.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat juga sempat mempertanyakan keputusan menunda pemilu dari Pengadilan Negeri Jakpus tersebut. Di mana hakim PN Jakpus yang menyidang perkara partai yang gagal lolos verifikasi KPU yaitu Partai Prima, tetapi justru diputus bahwa KPU yang salah dan sebagai hukumannya pemilu 2024 ditunda menjadi bulan Juli 2025.

"Keputusan ini benar benar kontroversial dan sulit diterima akal sehat. Bagaimana Pengadilan Negeri bisa mengeluarkan putusan untuk menunda Pemilu yang diluar kewenangannya?" kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/3).

Dia juga mempertanyakan, bagaimana partai yang secara persyaratan tidak lolos verifikasi oleh KPU justru dimenangkan oleh pengadilan negeri. Padahal, dalam melaksanakan tugas terkait verifikasi partai partai politik baik secara administratif maupun faktual, KPU merujuk pada aturan undang-undang. Dengan begitu, ketika ada partai yang tidak lolos semestinya membawa bukti-bukti ke Bawaslu.

Jika bukti-bukti yang dimiliki partai Prima kuat bahwa memang dirugikan KPU, partai bisa memiliki argumentasi kuat. Itu mencontoh upaya partai Ummat yang awalnya tidak lolos verifikasi faktual, namun setelah membawa bukti bukti yang kuat bisa lolos sebagai peserta pemilu.

Sebelumnya, hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan  gugatan yang diajukan Partai Prima terhadap KPU. Penundaan pemilu ditetapkan PN Jakarta Pusat lewat putusan dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Adapun gugatan diajukan Partai Prima pada 8 Desember 2022. 

"Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi  oleh tergugat," tulis majelis hakim dalam putusannya yang dikutip Kamis (2/3). 

Dalam hal hakim menerima gugatan Partai Prima selanjutnya majelis hakim menghukum KPU membayar ganti sebesar Rp 500 juta kepada penggugat. Selain itu KPU juga dihukum tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan diucapkan. 

"(Tergugat) melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," tulis majelis hakim dalam putusannya.

Dalam pelaksanaan majelis hakim mengatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta. Selain itu, hakim memerintahkan KPU membayar beban perkara sebesar Rp 410 juta.

Adapun dalam gugatannya Partai Prima menyatakan telah dirugikan dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU. KPU disebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan Partai Prima tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Partai Prima menyebut KPU telah bekerja serampangan dalam melakukan verifikasi di 22 Provinsi.