RI Dorong Isu HAM Dibahas Terbuka di ASEAN Human Rights Dialogue 2023

Indonesia berinisiatif untuk menyelenggarakan ASEAN Human Rights Dialogue 2023 sebagai platform dialog terbuka dan transparan guna membahas isu Hak Asasi Manusia atau HAM. Hal ini telah memperoleh dukungan dari negara-negara ASEAN.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah berharap, adanya Inisiatif tersebut dapat berkontribusi dalam penciptaan lingkungan kerja yang adil bagi pekerja migran, pelindungan berbasis korban pada penanganan kontra radikalisme dan ekstrimisme.

"Selain itu dapat mengatasi penanggulangan perdagangan orang, serta melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak," ujar Teuku melalui keterangan resminya, Kamis (4/ 5)

Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sekaligus Ketua AICHR 2023, Yuyun Wahyuningrum, menekankan bahwa inisiatif Indonesia melalui kegiatan konsultasi, praktik terbaik, dan lokakarya, akan merangkul kepentingan seluruh negara anggota ASEAN dalam memajukan isu HAM.

Sebagai informasi, Yuyun menyampaikan melalui kepemimpinan Indonesia, AICHR untuk pertama kalinya telah melakukan Country Learning Visit.

Dia menjelaskan, bahwa para wakil negara anggota ASEAN telah berkunjung ke Kota Bogor dan Desa Agroeduwisata Mulyaharja untuk melihat secara langsung keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melakukan promosi, pemajuan, dan pelindungan HAM.

Selain itu, telah diselenggarakan juga pertemuan antarmuka AICHR dengan sejumlah badan sektoral yakni ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), ASEAN Committee to Implement the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW).

Juga ASEAN Committee on Women (ACW), Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR), serta mitra wicara Uni Eropa dan Australia.

Disisi lain, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi alias KTT ASEAN ke-42 akan terdiri dari delapan pertemuan utama. Kegiatan ini meliputi pertemuan para pemimpin pemerintah negara-negara Asia Tenggara dengan parlemen, pemuda, bisnis, dan gugus tugas tingkat tinggi.

Puncak KTT tersebut akan berlangsung pada 9 sampai 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Agendanya mencakup pertemuan terkait Kerja Sama Ekonomi Subregional Indonesia-Malaysia-Thailand atau IMT-GT.

Pertemuan kerja sama subregional lainnya berkaitan dengan Kerjasama Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina yang disebut BIMP-EAGA.

Sejarah KTT ASEAN

KTT ASEAN ke-42 akan menandai keempat kalinya Indonesia menjadi penyelenggara. Tuan rumah forum yang diadakan dua kali dalam setahun ini adalah negara anggota yang sedang memegang tongkat estafet kepemimpinan organisasi itu.

Dalam situs resminya tertulis, KTT ini merupakan “lembaga pembuatan kebijakan tertinggi dalam ASEAN yang mencakup kepala-kepala negara atau pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN.”

Pengalaman pertama Indonesia menyelenggarakan KTT ASEAN bertepatan dengan pertemuan yang pertama di Bali pada 23-24 Februari 1976. KTT pertama itu bermuara ke penandatanganan Deklarasi Kerukunan ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAC) di Asia Tenggara.

Para pemimpin juga menyepakati pembentukan Sekretariat ASEAN. ASEAN telah berusia kira-kira sembilan tahun saat KTT ke-1 terjadi. Perwakilan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk organisasi regional ini di Bangkok, Thailand, pada 1967.