Dewan Etik Golkar Panggil Waketum Soksi Imbas Munaslub Geser Airlangga
Dewan Etik partai Golkar memanggil Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri atau Soksi Lawrence TP Siburian. Lawrence dipanggil atas sikapnya yang mendorong musyawarah luar biasa atau munaslub pelengseran Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum.
Lawrence yang mengenakan kemeja abu-abu tiba di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat sekitar pukul 10.30 WIB. Namun ia irit bicara ketika ditanya awak media.
"Setelah acara ya (memberi keterangannya), ini saya juga tidak tahu ini ada undangan klarifikasi," kata Lawrence, Senin (17/7).
Sebelumnya, Lawrence bersama sejumlah politikus senior Golkar lainnya yang menamakan diri eksponen pendiri Partai Golkar mendorong untuk segera dilakukannya Rapimnas lalu Munaslub partai. Pelengseran Airlangga disebut bertujuan untuk mendorong kemajuan dan perbaikan partai.
Pada Rabu (12/7) pekan lalu, Lawrence beserta beberapa politikus senior Golkar berkumpul di Hotel Sultan, Jakarta. Selain Lawrence, beberapa politikus senior Golkar yang juga berpandangan sama yakni Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.
Selain mereka bertiga, hadir pula 10 anggota kader lainnya pada konferensi pers tersebut. Dua ormas pendiri Golkar lain yaitu Kosgoro 1957, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) disebut menyatakan dukungan Munaslub melengserkan Airlangga.
Pada kesempatan itu, Lawrence menyerahkan surat terbuka eksponen pendiri Golkar secara simbolis kepada Ridwan Hisjam, yang nantinya diteruskan ke DPP Partai Golkar. Menurut Lawrence permintaan mundur mengerucut setelah ormas pendiri menilai kinerja Airlangga di partai tidak maksimal.
Hal itu ditandai dengan temuan sejumlah survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Golkar pada pemilu 2024. Selain itu permintaan mundur tidak berkaitan dengan posisi Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara," ujar Lawrence seperti dikutip, Kamis (13/7).
Menurut dia, Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar tidak menunjukkan kinerja mumpuni dalam memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Padahal, waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menyisakan waktu 3 bulan lagi.
Adapun saat ini elektabilitas Airlangga Hartarto hanya mencapai 1 persen dan perolehan suara Golkar sebesar 14 persen. Menurut Lawrence, di sisa waktu yang ada Golkar masih bisa membentuk koalisi baru dengan partai yang belum menyatakan dukungan dalam pilpres seperti dengan Partai Amanat Nasional.
Lawrence mengatakan PAN memiliki perolehan suara sebanyak 7 persen. Bila bergabung dengan Golkar yang memiliki 12,3 persen suara di pemilu 2019 maka kedua partai itu telah memenuhi presidential threshold 20 persen sebagai syarat untuk mencalonkan pasangan presiden/wakil presiden. Kendati demikian, Lawrence menyebut koalisi Golkar dan PAN tidak akan menang bila mengusung Airlangga lantaran hanya memiliki elektabilitas 1 persen.
Airlangga Tolak Munaslub
Sebelumnya Airlangga Hartarto menegaskan tidak akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Airlangga meminta pihak-pihak yang ingin menggesernya sebagai Ketum untuk mencalonkan diri pada 2024. Pernyataan ini menjawab munculnya desakan Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan SOKSI kepada Airlangga untuk mengundurkan diri.
"Tadi saya katakan kan tidak ada Munaslub. Munas baru diadakan 2024," kata Airlangga di Istana Kepresidenan,Kamis (13/7).
Airlangga mengatakan Partai Golkar saat ini masih kompak berdasarkan berjalannya Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pada awal Juni 2023. Seperti diketahui, Rakernas tersebut memutuskan agar calon presiden dan calon wakil presiden yang akan didukung Partai Golkar ditentukan oleh Airlangga.
"Kemarin Rakernas-nya kan solid (hasilnya)," kata Airlangga.
Ia menyampaikan pembicaraan terkait capres dan cawapres dukungan Golkar masih dalam proses. Menurutnya, dirinya tidak didesak oleh Dewan Pakar dalam menentukan aktor-aktor yang akan diusung Partai Beringin.
Airlangga juga menyatakan kerja sama politik di Koalisi Indonesia Bersatu masih cair. Airlangga juga telah melakukan beberapa kali pertemuan politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
