Puan Jelaskan 7 Isu yang Jadi Prioritas DPR Jelang Akhir Masa Jabatan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengungkapkan tujuh isu prioritas yang akan dituntaskan parlemen di masa akhir jabatan. Hal itu disampaikan Puan dalam pidato di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024.
“DPR RI pada masa sidang ini, akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/8).
Menurut Puan, tujuh isu prioritas yang jadi perhatian DPR meliputi upaya mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidak pastian, fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, dan mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN.
Pada poin keempat DPR menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual diikuti dengan mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan. Sedangkan pada prioritas keenam adalah mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi.
Prioritas lainnya adalah menekankan pentingnya pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain ketujuh isu prioritas tersebut, Puan juga menyebut DPR memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum yang sudah mulai dilaksanakan.
Di sisi lain, Puan menyebut pada periode 2019-2024, DPR telah menelurkan sebanyak 64 Undang-undang. RUU tersebut merupakan hasil pembahasan DPR bersama pemerintah dan akan dilanjutkan dengan sejumlah RUU yang belum tuntas.
“Pada masa Persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 RUU yang saat ini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I dan Rancangan Undang Undang lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023,” ujar Puan.
Puan menjelaskan salah satu agenda pembentukan Undang Undang ke depan yang sangat strategis adalah UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045. Ia menyebut keberadaan UU RPJM perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh sehingga setiap kepala daerah dan presiden tidak lagi memiliki visi misi pembangunan masing-masing.
Sidang pembukaan masa sidang tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.
