Top News: Pidana Baru Sengketa Hotel Sultan, Jokowi Kritik Negara Maju

Kepolisian Republik Indonesia menemukan potensi pidana baru, dalam kasus sengketa lahan Hotel Sultan. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, pidana baru ini meliputi pidana umum dan tindak pidana korupsi (tipikor).

Potensi pidana baru tersebut muncul dari tertundanya proses eksekusi terhadap lahan Hotel Sultan, yang tidak dilaksanakan PT Indobuildco.

Meski begitu, Kapolri memastikan polisi akan mengawal proses ambil alih lahan Hotel Sultan dari PT Indobuilco milik Pontjo Sutowo.

Dugaan pidana baru terkait sengketa lahan Hotel Sultan menjadi artikel terpopuler atau Top News Katadata.co.id. Selain itu, simak juga artikel mengenai dampak gempa bumi di Donggala Sulawesi Tengah, serta kritik Presiden Jokowi terhadap negara maju.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Kapolri Sebut Ada Potensi Pidana Baru dalam Polemik Hotel Sultan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan ada potensi pidana baru dalam kasus sengketa lahan Hotel Sultan. Menurut Listyo, pidana baru itu meliputi pidana umum dan tindak pidana korupsi (tipikor).

Ia menjelaskan, potensi pidana baru itu muncul dari tertundanya eksekusi terhadap lahan Hotel Sultan. "Kami melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial tetapi tidak dilaksanakan oleh PT Indobuildco sehingga ini memunculkan potensi pidana baru," kata dia, Jumat (8/9).

Ia mengatakan polisi siap mengawal proses ambil alih lahan dari PT Indobuilco milik Pontjo Sutowo yang dimenangkan oleh pemerintah. Ia menegaskan pemerintah sudah menang dalam berbagai gugatan perdata melawan Pontjo Sutowo yang merupakan pemilik PT Indobuilco.

Kemenangan tersebut menjadikan pemerintah sebagai pemilik atas lahan yang di atasnya berdiri Hotel Sultan tersebut. "Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Indobuilco sudah berakhir sehingga tanah itu kembali menjadi milik negara," kata dia.

Ketahui lebih banyak mengenai potensi pidana baru dalam polemik Hotel Sultan.

2. 3.780 Jiwa Terdampak Gempa Magnitudo 6,3 di Donggala Sulteng

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDP Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa sedikitnya 3.780 jiwa terdampak gempa bumi di Kabupaten Donggala pada Sabtu (9/9). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis gempa bumi tersebut berkekuatan Magnitudo 6,3.

"Sebanyak 1.028 KK atau 3.780 jiwa di Kabupaten Donggala terdampak gempa bumi," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulteng Andy A. Sembiring seperti dikutip dari Antara, Minggu (10/9).

Menurut Andy, berdasarkan laporan sementara terdapat 323 jiwa yang memilih untuk mengungsi, baik mendirikan tenda pengungsian mandiri maupun ke titik pengungsian. Warga di daerah itu masih waspada terhadap gempa bumi susulan.

Ia mengatakan warga mengungis di enam titik pengungsian. Warga tersebut terdiri dari 16 bayi, 30 balita, 40 warga lanjut usia, 68 anak - anak, satu orang ibu hamil, dua disabilitas, dan dua orang sakit.

Simak dampak gempa magnitudo 6,3 di Donggala Sulteng.

3. Jokowi Kritik Negara Maju: Pendanaan Transisi Energi Hanya Retorika

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan komitmen pendanaan dari negara maju untuk percepatan transisi ekonomi yang menggunakan energi rendah karbon masih sebatas retorika. Hal itu diungkapkan Kepala Negara dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di New Delhi, India, Sabtu (9/9).

“Komitmen pendanaan negara maju masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik pendanaan iklim US$ 100 miliar per tahun maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” kata Jokowi.

Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden, di hadapan para pemimpin G20, Jokowi menekankan percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi terus meningkat dalam lima tahun ke depan.

“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia mengadangnya secara masif dan radikal,” ujarnya.

Simak kritik lengkap Presiden Jokowi kepada negara maju soal pendanaan transisi energi.

4. KTT G20, Ajang Penegasan India Ubah Nama Menjadi 'Bharat'

Perdana Menteri India Narendra Modi membuka perhelatan KTT G20 pada Sabtu (9/9). Ia duduk di belakang label negara 'Bharat', bukan 'India'.

Sedangkan dalam logo KTT G20 India, kedua nama tersebut ditulis secara berbarengan. Bedanya, nama 'Bharat' ditulis dalam bahasa Hindi sementara 'India' ditulis dalam bahasa Inggris.

Dalam pidato pembukaannya pun, Modi mengucapkan nama Bharat. "Bharat menyambut para delegasi sebagai Presiden G20," kata dia Sabtu (9/9).

Jejak-jejak perubahan nama India menjadi Bharat juga terlihat dalam undangan makan malam resmi KTT G20 yang dikirim atas nama Presiden Bharat, bukan Presiden India.

Adapun pergantian nama India menjadi Bharat akan dilakukan dalam sidang khusus Parlemen India yang dijadwalkan pada 18-22 September mendatang. Pendukung utama pergantian nama ini adalah Partai Bharatiya Janata yang dipimpin oleh Modi.

Ketahui lebih banyak mengenai India yang mengubah nama menjadi Bharat.

5. Cetak Rekor Curah Hujan Tertinggi Sejak 1884, Hong Kong Lumpuh

Hong Kong mengalami curah hujan terburuk dalam 140 tahun terakhir sejak Kamis (7/9). Akibatnya, banjir bandang mengubah jalanan Hong Kong dan melumpuhkan seluruh aktivitas di kota tersebut.

Mengutip dari South China Morning Post, Biro cuaca Hong Kong mengeluarkan peringatan black rainstrom untuk pertama kalinya sejak Oktober 2021. Peringatan diumumkan secara intens selama lebih dari 12 jam pada siang hari dan tercatat sebagai peringatan terlama sejak 1999 yang saat itu berlangsung selama lima jam 47 menit.

Sementara itu, Observatorium Hong Kong mencatat curah hujan mencapai lebih dari 158 milimeter antara pukul 23.00, Kamis malam, waktu setempat. Angka itu tercatat sebagai curah hujan per jam tertinggi di Hong Kong sejak 1884.

Sebanyak 132 orang, berusia 8-94 tahun, dirawat di rumah sakit dan seluruh aktivitas dihentikan, termasuk perdagangan di bursa saham. Pemerintah Hong Kong memberikan imbauan atau desakan kepada para pengusaha untuk mengatur kebijakan bekerja di bawah badai topan.

Ketahui bagaimana rekor curah hujan tertinggi sejak 1884 membuat Hong Kong lumpuh.