Berita Hotel Sultan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut, PT Indobuildco saat ini mengoperasionalkan Hotel Sultan saat ini beroperasi secara ilegal.

PPKGBK menyatakan nasib karyawan Hotel Sultan berada di tangan PT Indobuildco.

Pengelola GBK membangun tembok beton setinggi betis orang dewasa di pintu masuk Hotel Sultan Jl Gatot Subroto hari ini, Selasa (31/10).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menolak perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan milik PT Indobuildco.

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPKGBK menagih piutang royalti terhadap PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan senilai Rp 600 miliar.

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPKGBK menyatakan sertifikat tanah berdirinya Hotel Sultan yang dimiliki PT Indobuildco sudah mati.

Sidang perdana gugatan pemilik Hotel Sultan, PT Indobuildo, kepada empat entitas pemerintah telah usai siang tadi, Senin (30/10).

Pengusaha dan pemilik Hotel Sultan, Pontjo Sutowo, menggugat pemerintah Rp 28 triliun karena menutup akses hotel tersebut.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsudin mengatakan pemicu gugatan yang disidangkan hari ini adalah penggunaan aparat penegak hukum dalam upaya mengosongkan Hotel Sultan.

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya sudah membekukan izin usaha milik Pontjo Sutowo atas pengelolaan Hotel Sultan, Jakarta.

PT Indobuildco milik pengusaha Pontjo Sutowo menggugat pemerintah terkait upaya pemerintah mengosongkan lahan Hotel Sultan.

PT Indobuildco menyatakan Hotel Sultan tetap beroperasi seperti biasa sampai hari ini, Senin (9/10). Status para pekerja hotel pun belum berubah.

Pemerintah memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan Hotel Sultan sejak Rabu (4/10). Namun, hotel tersebut masih beroperasional hingga saat ini.

Menteri Agraria Hadi Tjahjanto sebelumnya mengatakan kawasan Hotel Sultan kembali menjadi milik negara. Hal ini seiring berakhirnya status HGB milik Indobuildco.

Potensi pidana baru tersebut muncul dari tertundanya proses eksekusi terhadap lahan Hotel Sultan, yang tidak dilaksanakan PT Indobuildco.