Jokowi Akui Pembahasan Perpres Publisher Rights Alot, Apa Sebabnya?
Presiden Joko Widodo mengakui pembahasan terkait Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights alias hak penerbitan berjalan alot. Menurut Jokowi, proses pengkajian publisher rights melebihi ekspektasi awal yang dianggap bisa rampung dalam waktu sebulan.
"Dulu saya menyampaikan, paling sebulan selesai pak kita kerjakan siang-malam, tapi dalam praktiknya sangat rumit sekali," kata Jokowi saat memberikan pidato pembukaan kongres XXV PWI, disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (25/7).
Jokowi menjelaskan perdebatan dan tarik-menarik antara pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hak penerbitan menjadi salah satu sebab alotnya pembahasan. Meski begitu, Jokowi mengatakan aturan mengenai publisher rights sudah hampir selesai.
"Yang ini enggak mau, pihak yang ini mau. Lama-lama juga enggak rampung-rampung. Moga-moga ini tinggal sedikit, tidak menjadi tarik-menarik lagi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo mengkaji lagi isi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas. Mereka menilai terdapat beberapa poin dalam rancangan payung hukum tersebut yang belum disepakati seluruh pemangku kepentingan industri media.
