Jokowi Marah, Susah Mengumpulkan APBN Tapi Dibelanjakan Barang Impor
Presiden Jokowi mendorong instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mengoptimalkan porsi anggaran untuk belanja produk dalam negeri. Jokowi memaparkan realisasi belanja produk domestik dalam APBN masih berada di kisaran 69 persen dengan serapan belanja produk dalam negeri APBD baru menyentuh 56 persen.
"Bagaimana kita mau menggerakan UMKM dan ekonomi kita kalau belanjanya itu masih tidak berorientasi pada produk dalam negeri," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rakornas Korpri yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (3/10).
Jokowi berharap seluruh porsi pendapatan negara yang diperoleh dari pajak, retribusi, penerimaan negara bukan pajak, pungutan royalti, dividen BUMN, bea ekspor, PPN, hingga PPh badan dan karyawan dapat dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri.
"Sangat sulit mengumpulkan pendapatan itu semua untuk menjadi APBN dan APBD, lalu kemudian kita belanjanya barang impor. Bodoh sekali kita," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Jokowi, alokasi dana APBN dan APBN untuk mendatangkan komoditas barang dan jasa impor tidak memberikan dampak ekonomi yang progresif terhadap produk-produk UMKM dan perusahaan domestik. "Itu yang selalu saya ingatkan, malah memberikan trigger economy kepada negara lain," kata Jokowi.
Pada forum tersebut, Jokowi menyampaikan pesan kepada tiap-tiap pimpinan instansi pemerintah seperti Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Direktur Jenderal untuk memberikan arahan kepada bawahannya agar mengutamakan belanja produk dalam negeri. "Pak Sekda tolong sampaikan kepada seluruh kepala dinas. Sampaikan ini kepada bawahan kita, gak bener. Saya mengingatkan bolak-balik tapi belum berhasil," ujar Jokowi.
Kementerian Keuangan alias Kemenkeu mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 399,55 triliun pada semester I 2023. Angka ini tumbuh 6,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp 376,04 triliun pada Juni 2022. Adapun belanja barang dan jasa sebesar Rp 103,79 triliun. Angka ini naik tipis 1,84% secara tahunan dari sebelumnya Rp 101,91 triliun.
Kemenkeu juga mencatat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.255,7 triliun pada semester I 2023. Angka tersebut baru mencapai 41% dari target belanja tahun ini yang totalnya Rp 3.061,2 triliun. Realisasi belanja ini tumbuh tipis 0,9% dibandingkan semester I 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan belanja pemerintah pusat pada semester I 2023 telah terealisasi sebesar Rp 891,6 triliun atau tumbuh sebesar 1,6% secara tahunan. Komponen ini terdiri dari pos belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta belanja non-K/L.
Pengeluaran belanja K/L per semester I-2023 telah terealisasi sebesar Rp 417,2 triliun atau naik 5,9% secara tahunan. "Dari belanja kementerian lembaga ini, yang menonjol adalah belanja untuk persiapan Pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN, serta pembangunan infrastruktur prioritas," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers online, Senin (24/6).
