MenpanRB Akan Sulap Peruri Jadi GovTech Indonesia, Apa Itu?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menggelar pertemuan bersama BUMN Peruri di Jakarta, Senin (8/01). Pertemuan ini membahas kesiapan BUMN Peruri sebagai GovTech Indonesia.
Pada pertemuan tersebut, Anas meminta BUMN Peruri agar mempercepat aktivitas transformasi untuk membangun kapabilitas. Percepatan ini perlu dilakukan karena Presiden telah memandatkan BUMN Peruri menjadi GovTech Sesuai Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Anas mengatakan, percepatan transformasi yang perlu dilakukan yaitu meliputi kemampuan teknis implementasi dan pengembangan, rekrutmen dan pengelolaan SDM digital, serta kepatuhan melalui perjanjian penugasan, kerja sama, dan hukum.
”Ada tiga tantangan utama Peruri yang perlu difokuskan untuk kesuksesan penugasan ditopang dengan transformasi karakter yaitu kapabilitas internal, mekanisme penugasan, dan komunikasi strategis,” ujar Anas dalam keterangan resmi, Senin (8/1).
Menurutnya, GovTech sebagai tim digital Indonesia mempunyai kapabilitas penyelenggaraan yaitu mendukung kementerian atau lembaga penanggung jawab layanan dan tidak mengambil alih, rekrutmen talenta digital terbaik, dan jaminan keberlanjutan digitalisasi pemerintah.
GovTech Perkuat Keamanan Siber dan Data Pribadi
GovTech juga melakukan penguatan kemanan siber dan pelindungan data pribadi, serta fokus sistem atau apliklasi digital prioritas. “Fokus sistem prioritas dikembangkan dan diselenggarakan secara terpadu meliputi layanan publik terintegrasi dan infrastruktur publik digital (DPI),” kata Anas.
Layanan publik terintegrasi yang dimaksud yaitu pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan SIM online. Sementara itu, DPI meliputi identitas digital dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital yang akan diintegrasikan pada portal administrasi pemerintahan dan portal layanan publik.
