Pemerintah akan Bangun Tanggul Laut Pantura Jawa, Dimulai dari Jakarta
Pemerintah berencana mengakselerasi pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sejumlah daerah yang berada di jalur pesisir pantai utara Jawa. Rencana pembangunan giant sea wall di Pulau Jawa diawali dengan pengadaan tanggul laut di wilayah pesisir DKI Jakarta senilai Rp 164,1 triliun.
Pembangunan giant sea wall di Pantura dinilai mendesak seiring laju penurunan tanah Pantura berada di kisaran 1-25 centimeter (cm) per tahun. Di sisi lain, terdapat ancaman dari lepas pantai berupa kenaikan permukaan air laut hingga 1-15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir Rob.
Percepatan pengadaan giant sea wall di Pantura Jawa saat ini dikomandoi secara bersama oleh lima kementerian. Kelimanya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Universitas Pertahanan yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan urgensi pembangunan giant sea wall di Pantura Jawa berhubungan dengan upaya menjaga sektor ekonomi nasional yang saat ini masih terpusat di Pulau Jawa.
Mengutip studi Japan International Coorpertation Agency (JICA) 2020 lalu, Airlangga mengatakan kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7% PDB nasional melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata.
Kawasan Pantura Jawa menampung 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus, 28 kawasan peruntukan industri dan 5 wilayah pusat pertumbuhan industri
“Ancaman penurunan tanah, dan banjir rob membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di wilayah tersebut,” kata Airlangga saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall di Hotel Kempinski Jakarta pada Rabu (10/1).
Airlangga menyebut estimasi kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan di Pesisir Jakarta mencapai Rp 2,1 triliun per tahun. Angka ini bisa meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai Rp 10 trliun per tahun dalam 10 tahun ke depannya.
“Jadi hanya di Jakarta nilainya bisa Rp 10 triliun, tentu ini berakibat langsung terhadap kehilangan opportunity cost,” ujarnya.
Pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa melalui konsep pembangunan giant sea wall.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terdapat tiga fase pembangunan yang akan dikerjakan. Tahapan pertama yakni pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.
Pembangunan tanggul pantai dan sungai fase pertama ini difokuskan pada 44,2 kilometer (km) lokasi kritis. Saat ini tersisa 33,3 km yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR dengan biaya Rp 10,3 triliun dan pendanaan dari Pemda DKI Jakarta senilai Rp 5,8 triliun.
Pemerintah juga telah memproyeksikan kebutuhan dana pengadaan rangkaian proyek giant sea wall fase dua senilai Rp 148 triliun. Besaran dana itu ditujukan untuk pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030. Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan tanggul laut fase pertama dan dua mencapai Rp 164,1 triliun.
Adapun pengerjaan fase tiga terkait pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta harus dikerjakan sebelum tahun 2040. “Apabila laju penurunan tanah tetap terjadi setalah tahun 2040, maka konsep tanggul laut terbuka akan dimodifikasi menjadi tanggul lau tertutup,” ujar Airlangga.
