Anies Janji Evaluasi UU Cipta Kerja: Pelaksanaannya Tak Sesuai Harapan
ANTARA FOTO/Andri Saputra/foc.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa pendukungnya saat menghadiri kampanye akbar di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (26/4/2024).
Anies juga menyoroti adanya korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tak mendapatkan pesangon secara penuh. Hal ini bakal dipertimbangkan menjadi revisi UU Cipta Kerja.
Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar juga berjanji untuk menjadikan revisi Omnibus Law sebagai prioritas. Hal ini dilakukan kendati partainya, PKB, menjadi salah satu pendukung aturan tersebut.
“Ya, saya, kita semua harus melakukan review atau uji ulang. Dan omnibus law termasuk prioritas untuk di-review,” kata Cak Imin di JIExpo, Jakarta, Senin (29/1).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai undang-undang tak melanggar ketentuan.
Reporter: Amelia Yesidora
Editor: Ameidyo Daud Nasution
