Anies Kritik UU IKN: Tidak Komprehensif dan Diputuskan Terlalu Singkat
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) tak dilalui secara komprehensif dan sangat terburu-buru. Hal itu, disampaikan Anies ketika menjawab salah satu pertanyaan saat menghadiri acara Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024, Jakarta, Jumat (2/2).
"Tidak melakukan proses pembahasan yang komprehensif. Itu kritik kami, misalnya ketika kita memutuskan UU IKN," kata Anies.
Menurut Anies, seharusnya hal tersebut tak terjadi. Keputusan yang terlalu cepat membuat pembahasan mengenai masalah tersebut menjadi tidak tuntas. Akibatnya, perdebatan masih sering terjadi meskipun UU itu sudah diputuskan.
"Ruang debat itu menjadi ruang yang sangat politis. Bila mengkritik berarti anti, bila menyetujui berarti pro," katanya.
Menurut Anies, hal berbeda akan didapat jika perdebatan terjadi sebelum menjadi suatu keputusan. Ia mengatakan, ruang pro dan kontra akan lebih dingin karena sifatnya objektif.
Lebih Baik untuk Anggaran Pendidikan
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut anggaran untuk membangun IKN lebih baik dialokasikan untuk sektor pendidikan. Ia menekankan, Indonesia memiliki keterbatasan anggaran.
Hal ini disampaikan Anies saat menghadiri acara uji gagasan dengan para mahasiswa di Universitas Prof Hazairin di Bengkulu, Rabu (6/12).
"Sekarang kita punya uang, tapi uang kita terbatas. Nah dengan uang terbatas untuk anak-anak kita bisa bersekolah sampai selesai, untuk mengangkat guru-guru yang selama ini hanya honorer," ujar Anies menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa.
Anies mengatakan, Indonesia perlu membangun kualitas manusia, terutama melalui bidang pendidikan. Ia mengingatkan hanya 7% anak-anak di Indonesia yang mencapai bangku perguruan tinggi.
"Saya melihat masalah pendidikan di Indonesia itu seperti piramid jumlah bangkunya. SD itu lengkap siapapun anak Indonesia bangkunya cukup maka apabila ada 5,6 juta anak lahir maka bangku SD kelas satu cukup. Namun, saat mereka lulus SD, jumlah bangku SMP jeblok," kata Anies.
Menurut Anies, bangku SMP di daerah tidak sampai 60% menampung lulusan siswa SD. Jumlah bangku yang tersedia di SMA bahkan lebih kecil, begitupun dengan perguruan tinggi.
"Itu artinya kita harus menambah bangku sekolah. Kita jauh dari merata," kata dia.
Ia ingin agar urusan mendasar negara ini diselesaikan terlebih dahulu sebelum mulai membangun IKN.
"Apakah hari ini urusan mendasar kita sudah diselesaikan? Bila ada alokasi anggaran Rp400 triliun ke sana (IKN), bayangkan kalau Rp 400 triliun itu untuk guru honorer, untuk bangun sekolah, untuk uang kuliah, bisa lebih murah karena dialokasikan subsidi," kata dia.
KPU RI sebelumnya telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil Pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, (14/11), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
