Peneliti BRIN Serukan Deklarasi, Sebut Proses Pemilu Alami Kemunduran
Mereka juga menganggap proses penyelenggaraan pemilu berpotensi berjalan secara bebas dan adil karena adanya dugaan intervensi kekuasaan. Para akademisi mencontohkan adanya aparat birokrasi, TNI/POLRI, dan Penjabat Kepala Daerah diduga dimobilisasi untuk kepentingan pasangan calon tertentu.
“Sementara bantuan sosial yang dibiayai olen APBN, yang notabene dari uang rakyat, juga dipolitisasi bagi pemenangan pasangan calon tertentu,” ujar Zuhro.
Untuk menyelamatkan demokrasi dan pemilu yang bebas dan adil, Aliansi Akademisi Peduli Demokrasi menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bersikap netral. Mereka meminta Jokowi menyadari kedudukannya sebagai pemimpin negara.
“Tidak memobilisasi dan konsisten dalam menjaga netralitas ASN birokrasi, TNI/POLRI, dan Penjabat Kepala Daerah dari segenap kepentingan untuk mendukung, baik langsung maupun tidak langsung, kepentingan pasangan calon tertentu,” kata Zuhro.
Selain itu, Aliansi Akademisi Peduli Demokrasi mendorong Jokowi dan para menteri tidak melakukan politisasi segala bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berasal dari keuangan negara, termasuk bantuan sosial untuk kepentingan politik elektoral.?
“Para menteri dan pimpinan lembaga negara yang menjadi calon presiden dan menjadi bagian tim pemenangan harus mengundurkan diri dari jabatan agar tidak terjadi konflik kepentingan,” ujar Zuhro.
