Top News: THR PNS Bakal 100 Persen, Usul Hak Angket Pemilu Bergulir
Pemerintah akan memproses pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS), Polri, dan TNI. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, THR untuk PNS sudah dapat cair 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Untuk tahun ini, pemerintah akan membayarkan tunjangan tersebut secara penuh, sebesar 100 persen dari gaji mereka.
Janji pemerintah untuk mencairkan THR kepada PNS, Polri dan TNI merupakan salah satu artikel terpopuler, dan menjadi bagian dari Top News Katadata.co.id.
Selain itu, ketahui juga bagaimana usulan hak angket mengalir di Rapat Paripurna DPR RI, serta analisis mengenai koalisi di pemerintahan mendatang.
Berikut Top News Katadata.co.id:
1. Sri Mulyani Umumkan THR PNS akan Cair 100% pada 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang memproses pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk PNS, TNI dan Polri. Dia menjanjikan THR bisa cair sebelum lebaran atau idulfitri.
"THR seperti yang saya sampikan sedang di dalam proses, dan seperti biasa, kita akan coba selesaikan, sehingga bisa dibayarkan pada 10 hari sebelum hari raya [idulfitri]," kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa (5/3).
Ketika ditanyakan kembali terkait THR tersebut. Sri Mulyani hanya menjawab, "Kita akan memperbarui terus [info soal THR], karena puasa saja belum mulai," kata dia.
Sri Mulyani menyebut tunjangan tersebut akan dibayarkan secara penuh pada 2024. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "THR, Bapak Presiden yang menetapkan nilainya 100%. Berita baik ya," katanya.
2. DPR Mulai Bersidang Hari Ini, Partai Saling Tunggu Gulirkan Hak Angket
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini memulai masa sidang IV tahun sidang 2023-2024. Masa sidang akan diawali dengan paripurna sebagai tanda berakhirnya reses yang sudah berjalan sejak Rabu (7/2) lalu.
Sidang paripurna hari ini dijadwalkan akan berlangsung mulai pukul 09.30 WIB. selain mengakhiri reses, paripurna juga akan dilanjutkan dengan pelantikan penggantian antarwaktu anggota DPR RI sisa masa jabatan 2019-2024.
Pada masa sidang terakhir ini sejumlah isu penting akan menjadi sorotan. Selain soal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025, salah satu isu yang berpotensi bergulir adalah pengajuan hak angket kecurangan pemilu.
Sebelumnya sejumlah partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 mengatakan siap menggulirkan hak angket pada masa sidang ini.
Koalisi pendukung pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang terdiri dari Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa telah menyatakan sikap untuk mennggulirkan hak angket.
3. Nasdem Tak Ikut Usulkan Hak Angket di Rapat Paripurna, Ini Alasannya
Partai NasDem tak ikut menyuarakan usulan pengguliran hak angket DPR berkaitan dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dua Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto dan Taufik Basari juga memberikan alasan berbeda terkait hak angket.
