Nasdem Nilai Perubahan Tampilan Sirekap Bukti Perlu Ada Audit Forensik
Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberhentikan penayangan grafik real count hasil sementara Pilpres 2024 di laman publikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) perlu ditelusuri. Ia menilai dihentikannya penayangan grafik di laman Sirekap menunjukkan indikasi banyaknya masalah dalam sistem tersebut.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini mengatakan seharusnya KPU melakukan audit forensik agar mendapatkan kepercayaan publik. Hal itu diperlukan agar kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu tidak berkurang.
"Karena banyak masalah mestinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya. Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri," kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
Sahroni menyarankan KPU sebaiknya berinisiatif untuk memeriksakan sistemnya pada lembaga yang kredibel. Audit juga perlu melibatkan perwakilan dari 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk ikut serta mengaudit alat-alat yang memang dianggap janggal.
Hal itu untuk menjawab sorotan negatif publik terhadap KPU. "Audit forensik lebih baik. Why? Kenapa kalau memang enggak ada apa-apa ya audit saja. Toh enggak ada beban kok,” ujar Sahroni.
Di sisi lain, ia juga menyinggung permasalahan hak angket kecurangan pemilu yang kini sedang bergulir di DPR. Ia memuji bila ada partai politik yang menang versi quick count dan mendukung pengguliran hak angket.
"Semua partai pendukung yang memenangkan hasil quick count, kalau dia juga dukung hak angket itu jempolan. Kenapa? Ya kalau enggak ada apa-apa ya kenapa mesti takut,” ujar Sahroni.
Berdasarkan perhitungan sementara dari KPU, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai politik dengan perolehan suara di pemilihan legislatif tertinggi. Di bawahnya ada partai Golkar diikuti Partai Gerindra.
