Komite HAM PBB Soroti Pemilu Indonesia Terkait Gibran Jadi Cawapres

Komite Hak Asasi Manusia PBB mengungkapkan temuan pelanggaran Hak Asasi Manusia di tujuh negara, termasuk Indonesia. Tujuh negara yang mendapat sorotan yakni Chili, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, serta Inggris Raya dan Irlandia Utara.

Temuan-temuan tersebut berisi keprihatinan dan rekomendasi utama Komite mengenai implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. PBB menyoroti dugaan penyalahgunaan dalam pemilihan presiden di Indonesia, terutama lolosnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang berhasil maju calon wakil presiden berkat putusan di Mahkamah Konstitusi.

Berikut temuan lengkap Komite HAM PBB kepada tujuh negara yang diumumkan Jumat (29/3):

Chili

Komite mencatat pelanggaran hak asasi manusia dengan penggunaan kekerasan yang brutal oleh polisi dan angkatan bersenjata. Hanya sedikit kasus kekerasan aparat yang diproses secara formal hingga menghukum pelaku.

Komite mendesak Chili membuat mekanisme kontrol untuk mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan selama operasi penegakan hukum. Pemerintah juga didorong menjamin para korban menerima reparasi yang komprehensif lewat undang-undang.

Selain itu, Komite mendorong Chili lebih intensif memproduksi aturan legislasi yang menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik, dan menghilangkan ketidaksetaraan upah antara laki-laki dan perempuan.

Guyana

Komite menyoroti laporan mengenai kegiatan pertambangan yang tidak diatur secara memadai di wilayah Amerindian. Akibatnya terjadi degradasi lingkungan yang mengancam kesehatan dan cara hidup tradisional masyarakat di wilayah itu.

Komite meminta Guyana untuk mempercepat revisi Undang-Undang Amerindian 2006 untuk menjamin hak-hak masyarakat adat untuk menduduki, memiliki, menggunakan, dan mengembangkan tanah, wilayah, dan sumber daya tradisional mereka. Komite juga meminta Guyana untuk mempercepat demarkasi dan pemberian sertifikat atas tanah-tanah kolektif masyarakat adat.

Indonesia

PBB menyoroti keterlibatan enam aparat penegak hukum atas pembunuhan berencana terhadap warga Papua, termasuk pembebasan pensiunan mayor tentara Isak Sattu. Komite juga menyerukan kepada Indonesia untuk memperkuat upaya-upaya untuk mengakhiri impunitas dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lalu.

Komite merekomendasikan agar Indonesia menjamin independensi mekanisme akuntabilitas yudisial dan non-yudisial, menginvestigasi semua pelanggaran, memberikan reparasi penuh kepada para korban, dan memastikan lembaga-lembaga penegak hukum menindaklanjuti temuan-temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komite PBB juga memberikan catatan keprihatinan dugaan pengaruh yang tidak semestinya terhadap pemilihan umum 2024. Hal ini terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan usia minimum kandidat untuk menguntungkan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming.

Komite juga merasa terganggu dengan intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh-tokoh oposisi. Komite ini mendesak Indonesia untuk memastikan pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sejati, menjamin independensi komisi pemilu, merevisi ketentuan-ketentuan hukum yang membatasi, memastikan tempat pemungutan suara yang dapat diakses, dan mencegah pengaruh yang tidak semestinya dari para pejabat tinggi.

Namibia

Komite prihatin atas masyarakat adat yang tidak diikutsertakan dalam kehidupan politik dan proses pengambilan keputusan. Mereka tidak diajak berkonsultasi secara memadai mengenai ekstraksi sumber daya alam di tanah mereka.
Komite meminta Namibia untuk mengakui masyarakat adat seperti San, Himba, Ovatue, Ovatjimba dan Ovazemba, yang memiliki hak-hak yang bersamaan. Komite juga menyuarakan keprihatinannya atas penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilaporkan oleh Kepolisian Namibia.

Serbia

Komite menyatakan keprihatinan atas ujaran kebencian di media oleh para politisi dan pejabat tinggi kepada para jurnalis serta kelompok LGBTI. Komite menyerukan kepada Republik Serbia untuk menegakkan aturan dalam memerangi kejahatan kebencian.

Komite juga menyoroti berbagai penyimpangan dalam pemilihan parlemen pada Desember 2023, termasuk penyalahgunaan fasilitas publik, intimidasi dan tekanan terhadap pemilih, kasus-kasus pembelian suara, dan pengisian kotak suara. Komite meminta negara pihak untuk melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh dan independen terhadap semua tuduhan penyimpangan dan memperkuat pengawasan kampanye pemilu.

Somalia

Komite menyuarakan keprihatinannya yang mendalam atas insiden pembunuhan warga sipil oleh pasukan bersenjata Al-Shabaab, dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Komite mendesak Somalia untuk mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan warga sipil, serta menghukum para pelaku.

Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara

Komite menyoroti kekebalan bersyarat yang diatur Undang-Undang Masalah Irlandia Utara (Warisan dan Rekonsiliasi) 2023 bagi mereka yang melanggar hak asasi manusia yang serius. Komite menyerukan kepada Negara pihak untuk mencabut atau mengubah undang-undangnya, untuk memastikan semua pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang dilakukan oleh pejabat dan anggota angkatan bersenjata Inggris bisa diselidiki dan diadili dengan tepat, dan diberi sanksi yang sesuai.