Komite HAM PBB Soroti Pemilu Indonesia Terkait Gibran Jadi Cawapres
Komite Hak Asasi Manusia PBB mengungkapkan temuan pelanggaran Hak Asasi Manusia di tujuh negara, termasuk Indonesia. Tujuh negara yang mendapat sorotan yakni Chili, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, serta Inggris Raya dan Irlandia Utara.
Temuan-temuan tersebut berisi keprihatinan dan rekomendasi utama Komite mengenai implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. PBB menyoroti dugaan penyalahgunaan dalam pemilihan presiden di Indonesia, terutama lolosnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang berhasil maju calon wakil presiden berkat putusan di Mahkamah Konstitusi.
Berikut temuan lengkap Komite HAM PBB kepada tujuh negara yang diumumkan Jumat (29/3):
Chili
Komite mencatat pelanggaran hak asasi manusia dengan penggunaan kekerasan yang brutal oleh polisi dan angkatan bersenjata. Hanya sedikit kasus kekerasan aparat yang diproses secara formal hingga menghukum pelaku.
Komite mendesak Chili membuat mekanisme kontrol untuk mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan selama operasi penegakan hukum. Pemerintah juga didorong menjamin para korban menerima reparasi yang komprehensif lewat undang-undang.
Selain itu, Komite mendorong Chili lebih intensif memproduksi aturan legislasi yang menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik, dan menghilangkan ketidaksetaraan upah antara laki-laki dan perempuan.
Guyana
Komite menyoroti laporan mengenai kegiatan pertambangan yang tidak diatur secara memadai di wilayah Amerindian. Akibatnya terjadi degradasi lingkungan yang mengancam kesehatan dan cara hidup tradisional masyarakat di wilayah itu.
Komite meminta Guyana untuk mempercepat revisi Undang-Undang Amerindian 2006 untuk menjamin hak-hak masyarakat adat untuk menduduki, memiliki, menggunakan, dan mengembangkan tanah, wilayah, dan sumber daya tradisional mereka. Komite juga meminta Guyana untuk mempercepat demarkasi dan pemberian sertifikat atas tanah-tanah kolektif masyarakat adat.
Indonesia
PBB menyoroti keterlibatan enam aparat penegak hukum atas pembunuhan berencana terhadap warga Papua, termasuk pembebasan pensiunan mayor tentara Isak Sattu. Komite juga menyerukan kepada Indonesia untuk memperkuat upaya-upaya untuk mengakhiri impunitas dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lalu.
