Jokowi Tegur Menteri - Gubernur Boros Ganti Aplikasi Habiskan Rp 6,2 T
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur biaya tinggi para menteri dan kepala daerah dalam pengembangan digital. Jokowi mengeluhkan kebutuhan anggaran untuk membuat aplikasi pelayanan publik di instansi kementerian/lembaga mencapai Rp 6,2 triliun.
Jokowi mencatat kementerian membuat rata-rata 500 aplikasi. Adapun total aplikasi yang berada di bawah Kementerian Kesehatan saat ini mencapai 400 aplikasi. "Karena setiap ganti menteri ganti aplikasi. Sama seperti di daerah, tiap ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek," kata Jokowi saat meresmikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Senin (27/5).
Jokowi mengatakan sistem GovTech INA Digital dapat mengoptimalisasi efisiensi pelayanan publik melalui pengembangan digital. Dia mengatakan peluncuran sistem GovTech INA Digital dapat menekan pengeluaran negara untuk membuat aplikasi di tiap-tiap kementerian.
Jokowi menyebut GovTech INA Digital merupakan portal layanan publik digital yang terintegrasi antar kementerian/lembaga. "Semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik," ujarnya.
Jokowi menginstruksikan kepada para pejabat negara yang hadir untuk segera menghapus ego sektoral dalam upaya pelayanan publik. Ia juga meminta penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk integrasi data. "Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena datanya milik pemerintah daerah atau milik saya. Kita tidak akan maju jika egosentris masih kita pelihara," kata Jokowi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan sistem GovTech INA Digital akan resmi dijalankan mulai September tahun ini. Dia menguraikan sistem ini akan dikomandoi oleh Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dengan portal nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Lewat sistem GovTech INA Digital, ujar Azwar Anas, pemerintah mampu memangkas pintu layanan administrasi kepegawaian dari 14 tahap menjadi 2 tahap. "Sebenarnya sudah jalan, tetapi di lembaga dan kementerian belum bisa karena pelayanannya belum tersambung karena infrastruktur berbeda-beda," ujar Azwar Anas.
Data yang terintegrasi dengan GovTech INA Digital juga berfungsi untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial dari pemerintah seperti penyerahan bantuan pupuk. Dia mengatakan INA Digital akan berisi sembilan pelayanan publik di tahap awal.
Super Apps itu akan mencakup pelayanan digital administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. Beberapa di antaranya pengurusan SIM, STNK, paspor, hingga BPJS Kesehatan.
"Ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal dalam data pribadi yang aman tanpa perlu fotokopi KTP," kata Azwar Anas.
