Jokowi akan Undang Lagi Investor Asing ke IKN Usai Upacara 17 Agustus

Muhamad Fajar Riyandanu
29 Juli 2024, 10:25
ikn, jokowi, investor asing
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menandatangani prasasti saat peresmian Jembatan Pulau Balang, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (28/6/2024).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk terus mengundang investor asing ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Jokowi mengaku akan memperbanyak upaya untuk menjaring investor ke bandar baru setelah pelaksanaan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Dia menyebut sudah ada lebih dari 300 pengajuan Letter of Intent (LoI) atau pengajuan niat berusaha di IKN yang dilayangkan oleh para investor.

Para calon investor yang sudah mengirim berkas LoI akan diundang oleh Jokowi untuk memperkuat komitmen kerja sama atau transaksi dengan pihak bersangkutan. Adapun Otorita IKN mencatat telah menerima 421 Lol dari investor asing dan domestik hingga 12 Juli 2024.

"Letter of Intent yang sudah masuk akan mulai diundang lagi untuk melihat perubahan di IKN, kecepatan pembangunannya sudah terlihat," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di IKN dikutip Senin (29/7).

Jokowi memastikan jajaran Otorita IKN sudah menyelesaikan regulasi untuk mengakomodir kebutuhan investor asing. Ia tidak menjelaskan detail terkait ketentuan yang dimaksud.

"Regulasi yang ada di Otorita IKN sekarang sudah selesai. Nanti akan kami kumpulkan dan juga tanda tangan perjanjian kerja sama sudah realisasi semua," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan belum ada investasi asing yang masuk ke IKN saat ini. Dia menjelaskan karena karena wilayah yang ditujukan untuk investasi asing belum bisa diakses secara fisik.

Bahlil menambahkan, infrastruktur pendukung untuk investasi asing berada di lingkaran kedua IKN. Menurutnya, pemerintah belum membangung infrastruktur tersebut lantaran masih fokus pada lingkaran pertama yang menjadi lokasi investasi domestik.

"Sekarang investor asing belum bisa melakukan investasi karena pembangunan infrastruktur lingkaran pertama belum selesai. Kami katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus, karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clear," kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada Selasa (11/6).

Kesiapan Infrastruktur IKN

Jokowi menyebut kesiapan seluruh infrastruktur dan fasilitas layanan pendukung di IKN saat 17 Agustus hanya 15% dari total pembangunan mega proyek ibu kota baru.

Dia menyampaikan hal tersebut saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa, 16 Juli lalu.

"IKN ini sebuah mimpi besar jangka panjang, mungkin 15 sampai 20 tahun. Jadi jangan membayangkan saat upacara 17 Agustus sudah selesai semua. Ini masih memerlukan investasi, dari dalam maupun luar negeri," kata Jokowi

Dia mengaku tengah fokus untuk mempersiapkan segala infrastruktur untuk mendukung rangkaian upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan IKN. Rangkaian upacara akan dipimpin oleh Jokowi dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Di sisi lain, progres infrastruktur dan fasilitas penunjang upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di IKN mencapai 88%.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan proyek pembangunan bandar baru tahap 1 periode 2024-2024 mengacu pada infrastruktur dan fasilitas layanan publik untuk mendukung pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN.

"Jadi progres IKN sampai saat ini adalah 88% lebih untuk sebagian infrastruktur yang ada kita fungsionalkan untuk 17 Agustus," kata Danis lewat pesan singkat WhatsApp pada Rabu (17/7).

Adapun pembangunan tahap pertama ibu kota baru memfokuskan pada pengadaan berbagai gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas sekitar 900 hektare. Gedung-gedung yang dibangun yakni Istana Presiden, Istana Wakil Presiden dan beberapa kantor kementerian serta lembaga tinggi negara.

Selain itu, fase pertama juga mencakup Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri dan perumahan. Adapun fokus pembangunan pada infrastruktur dasar yakni penyediaan air minum, ketenagalistrikan hingga pengelolaan limbah.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...