KPU Ungkap Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 68%, Anjlok dari Pemilu - Pilpres

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan partisipasi masyarakat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di kisaran 68%. Angka partisipasi ini turun drastis dari pelaksanaan pemilu dan pilpres pada 14 Februari 2024. 

Menurut Alif tingkat partisipasi 68% merupakan angka tengah dari total seluruh pemilih di Indonesia. Beberapa daerah ada yang di bawah 65% dan beberapa daerah lain ada yang di atas 75%. Adapun pada pemilu dan pilpres 2024 lalu, KPU mencatat tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,78%. 

Meski mengalami penurunan, KPU menurut Afif mengapresiasi jumlah partisipasi pemilih di Pilkada. Dalam kacamata kami itu juga sudah luar biasa di tengah tahapan yang seperti ini," kata Afif dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI beserta Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Dalam penjelasannya, Afif menyoroti pelaksanaan pilkada yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Meski masyarakat di hadapan pada situasi politik berbeda untuk memilih kepala daerah namun menurut dia terdapat faktor yang bisa saja mengurangi antusiasme publik. 

"Di tingkat kami (pusat) kita juga harus berpikir untuk lebih mengakselerasikan apa-apa yang bisa kita lakukan terhadap pemilih kita ketika Pemilu dan Pilkada diselenggarakan di tahun yang sama, berhimpitan dengan nuansa dan kemeriahan yang berbeda," kata dia.

Berdasarkan partisipasi publik sekitar 68% itu, Afif mengatakan perlunya dukungan agar partisipasi masyarakat ke depannya dapat ditingkatkan. Ia berharap pada masa mendatang seluruh pihak bisa bekerja sama melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk ikut memilih di Pilkada. 

Bila dibandingkan dengan dua kali pemilu sebelumnya angka partisipasi di pemilu 2024 cenderung rendah. Pada pilpres 2024, jumlah partisipasi pemilih berada di angka 81,78%. Selanjutnya sebanyak 81,42% untuk pemilu anggota DPR RI, dan 81,36% untuk Pemilu Anggota DPD RI.

Adapun pada pemilu 2019 tingkat partisipasi mencapai 81,9%. Angka ini jauh meningkat dibanding pemilu 2014 yang hanya 69,6% namun tetap lebih tinggi dari angka partisipasi di Pilkada kali ini. 

Kejenuhan Parpol 

Pakar ilmu politik Universitas Brawijaya Muhammad Faishal Aminuddin menilai salah satu penyebab rendahnya partisipasi publik dalam pilkada 2024 didorong oleh kelelahan partai politik. 

“Saya melihat dalam kasus Indonesia, sebenarnya yang capek adalah partai dan kandidatnya karena mereka maraton mengusung calon presiden, calon kepala daerah dan legislatif,” kata Faishal. 

Dia berpendapat bahwa kurang maksimalnya partai politik dalam berkampanye karena minim suplai logistik akibat sudah dihabiskan pada Pemilu 2024. Faktor lain adalah karena kurang samanya koalisi partai politik pada pilkada provinsi dan kabupaten/kota sehingga membingungkan pemilih. 

Walaupun demikian, dia mengatakan menurunnya partisipasi pada pilkada disebabkan fenomena voters fatigue atau kelelahan dalam memilih perlu ditelaah lebih lanjut. Ia pun menyebut faktor sosialisasi yang terbatas juga bisa menjadi penyebab. 

Sementara itu, dia menjelaskan fenomena kelelahan dalam memilih bisa terjadi ketika pemilu diselenggarakan terlalu sering seperti dalam satu waktu terdapat lebih dari satu pemilihan di semua tingkatan dan jabatan publik. Pemilihan yang terlalu sering menurut Faishal bisa membuat masyarakat tidak lagi bersemangat untuk ikut terlibat. 

Selain itu, kata dia, fenomena tersebut dapat terjadi karena alasan teknis seperti  antrean di TPS yang terlalu panjang dan lama, atau pemilihan diselenggarakan pada hari kerja atau liburan panjang.