Sepakat Usul Prabowo, Mendagri Sebut Pilkada Lewat DPRD Masih Demokratis
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sepakat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto agar calon kepala daerah bisa dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tito mengatakan pemilihan langsung kepala daerah kerang memicu aksi kekerasan di masyarakat.
Selain itu, Tito menganggap pilkada secara langsung memicu biaya politik tinggi yang bisa menjadi beban bagi daerah dan negara. Mantan Kapolri itu menyebut pemilihan kepala daerah melalui penunjukkan DPRD masih berada dalam koridor demokrasi.
“Demokrasi juga bisa diterjemahkan secara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kalau dipilih DPRD juga demokrasi, tapi demokrasi perwakilan,” kata Tito di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (16/12).
Meski menyetujui konsep Pilkada yang diusulkan oleh presiden, Tito mengatakan perlu ada kajian lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partai politik, akademisi, dan Kementerian Dalam Negeri.
Tito juga mengatakan pemerintah serius untuk membahas perubahan mekanisme pemilihan kepada daerah. Terlebih, ujar Tito, revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
“Pasti kami akan bahas. Salah satunya sudah ada di prolegnas. Tapi sebelum itu kami akan adakan rapat,” ujar Tito.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengatakan wacana perubahan mekanisme Pilkada sudah berlangsung sejak zaman pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dia melanjutkan, usulan tersebut merupakan ide yang telah lama dibahas oleh para ketua umum partai politik (parpol).
Supratman beranggapan mekanisme Pilkada melalui DPRD bukan kemunduran demokrasi. Dia memandang sistem demokrasi tidak hanya menyoal prosedur pemilihan umum secara langsung.
Supratman mengatakan tren meningkatnya angka golput pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 menjadi salah satu indikator pertimbangan alasan Prabowo membuka peluang mengembalikan Pilkada dipilih oleh DPRD.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat partisipasi pemilih atau masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 berada di bawah 70%. Capaian ini lebih rendah dari tingkat keterlibatan masyarakat saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.
“Teman-teman bisa saksikan sendiri betapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, dugaan-dugaan pelanggaran, kemudian terjadinya inefisiensi,” kata Supratman di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (13/12).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung beberapa hal terkait politik dalam acara puncak perayaan HUT-ke-60 Partai Golkar. Ia menyoroti soal pemilihan kepala daerah hingga memuji-muji Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Dalam pidato tersebut, Prabowo mewacanakan agar kepala daerah dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur dipilih oleh DPRD. Salah satu alasannya adalah efisiensi anggaran untuk program pemerintah.
"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," Kata Prabowo saat berpidato di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12).
