Gapki: Industri Sawit Hilir Masih Minim Inovasi
Sementara, peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan inovasi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Meski peringkat Ease of Doing Business dari World Economic Forum meningka dengan penghitungan yang hanya terfokus di Jakarta dan Surabaya.
Sedangkan data Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukan bahwa akses lahan di ibukota Sumatera dan Riau masih berada di bawah rata-rata nasional 38,21%. “Hampir semua daerah produsen kelapa sawit masih kesulitan,” tutur Bhima.
(Baca juga : BPDP: 75% Dana Patungan Ekspor Sawit untuk Subsidi Biodiesel)
Padahal, kelapa sawit merupakan komoditas strategis dengan penyerapan 8,2 juta tenaga kerja dengan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut mencapai 4 kali lebih tinggi dari garis kemiskinan, menurut hitungan Indef.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengungkapkan pemerintah ingin melakukan pendataan komprehensif agar penggunaan lahan petani swadaya dan juga perusahaan bisa lebih optimal. Namun karena keterbatasan anggaran, dia menyarankan agar Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mendanai keperluan pendataan luas perkebunan.
Dengan begitu, identifikasi penggunaan lahan yang masuk kawasan hutan bisa diperjelas. Jika ada kejelasan, relokasi petani swadaya pun bisa dilakukan. “Kegiatan perizinan perkebunan di daerah menjadi lebih mudah diatur,” kata Bambang.
Jika kepemilikan lahan sudah dilakukan, langkah selanjutnya ialah mendorong petani atau pengusaha sawit melakukan sertifikasi. Dimana sertifikasi itu diperlukan untuk membantu pemasaran produk sawit Indonesia di pasar dunia.
