Tolak Struktur Baru Direksi, Pilot Garuda Ancam Mogok Kerja
Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengakui, di dalam regulasi CASR 121.59 butir A menyatakan harus ada Direktur Operasi yang dijabat oleh pilot berlisensi. Namun, dalam butir B,disebutkan bahwa jika tidak ada maka bisa ditempatkan jabatan direktur dengan nama lain yaitu Direktur Produksi.
Di bawah Direktur Produksi, Gatot menyatakan, akan ada Chief of Maintenance dan Chief of Operation. “Nanti pasti yang jadi chief-nya pilot juga," ujar Gatot, 13 April lalu. (Baca: Rini Tantang Bos Baru Garuda Bikin Paket Wisata Menarik)
Namun, Tomy tetap menilai, hasil RUPS Garuda tersebut melanggar peraturan. Buktinya, hasil RUPS itu mendapat perhatian dari otoritas penerbangan internasional yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Garuda.
Ia pun menolak jika keputusan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi. "Safety security tidak bisa ditawar-tawar dengan bahasa efisiensi. Ingat kepentingan banyak orang dipertaruhkan di sini," ujarnya. Tomy berharap, persoalan ini tidak membuat Garuda kehilangan izin trayek penerbangannya yang memang akan berakhir bulan Juni nanti.
Sementara itu, Ketua APG Captain Bintang Hardiono mengatakan, Garuda sebagai maskapai nasional milik negara hendaknya menjadi role model atau panutan pelaksanaan semua aturan nasional maupun internasional untuk menjamin keselamatan penerbangan. Di sisi lain, upaya meningkatkan kinerja, terutama kinerja keuangan Garuda melalui efisiensi, tidak harus mengabaikan faktor utama penerbangan yakni keselamatan.
"Safety, regulasi, service dan terakhir adalah ekonomi, ini tidak boleh dilompat karena ada skala prioritas," ujar Bintang.
