Pimpin Kementerian Perhubungan, Budi Karya Fokus Tiga Hal
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memiliki tiga fokus dalam menjalankan tugas barunya di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Hal ini terkait harapan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar ada efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melibatkan pihak swasta sebanyak mungkin.
Karena itu, kata Budi, ada tiga hal yang akan menjadi fokusny. Pertama menyangkut reformasi sumber daya manusia (SDM), lalu efisiensi anggaran, dan konektivitas. (Ekonografik: Menteri Baru Kabinet Jokowi-Kalla).
Budi kemudian memberi gambaran. Misalnya, APBN senilai Rp 15 triliun yang semula dimanfaatkan untuk lima proyek, bisa dialokasikan bagi lebih dari 10 proyek. “Urutannya adalah pihak swasta, kemudian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan terakhir memakai APBN,” ujar Budi melalui keterangan resminya, Jumat, 29 Juli 2016.
Ia mengingatkan agar anggaran dimanfaatkan dengan prinsip money to follow the program, bukan money to follow the function. Kebijakan ini dilakukan agar investasi yang sudah ada dapat memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. (Baca: Jadi Menhub, Budi Karya Akan Operasikan Terminal 3 Bulan Depan).
Dalam melakukan deregulasi peraturan, Budi pun meminta jajaran eselon satu di kementeriannya untuk menginventaris efektivitas aturan yang ada. Sementara itu, dia pun memprioritaskan konektivitas transportasi untuk menjangkau daerah-daerah, mendorong pariwisata, serta menekan disparitas harga.
Ia juga menilai pembangunan SDM transportasi sebagai faktor yang sangat krusial, karena jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Budi mengatakan akan membuat suatu formula agar setiap pegawai Kementerian Perhubungan bisa melakukan reformasi terhadap diri sendiri.
Program lain yang diusulkan Budi adalah mengganti tata kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). “Tujuannya agar UPT lebih profesional dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat, serta untuk mendapatkan benefit yang memadai,” katanya.
Selanjutnya, Budi meminta eselon satu Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan quick win dalam memberikan layanan transportasi. Misalnya, ia menjelaskan, menyusun program reaktivasi rel kereta api di beberapa daerah setelah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. (Baca: Belum Penuhi Standar, Menhub Panggil Grab dan Uber).
Dalam reaktivasi rel kereta api tersebut, pihak swasta dapat berpartisipasi sehingga mendatangkan manfaat finansial. Selain itu, langkah tersebut akan memberikan porsi kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan distribusi anggaran yang lebih merata ke berbagai pihak.
