Jokowi Kunjungi Australia, Minta Status Waspada Perjalanan Diakhiri
Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri mengunjungi Canberra, Australia pada Minggu (9/2). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah membahas beberapa hal, di antaranya meminta pemerintah Australia menurunkan status imbauan perjalanan (travel advice) ke Indonesia dari kuning menjadi hijau.
Status kuning bermakna waspada risiko keamanan, sedangkan hijau berarti tidak ada risiko keamanan khusus. Australia memberikan status kuning terkait risiko serangan terotis, demonstrasi hingga bencana alam. Dalam perkembangan terakhirnya, Australia mengingatkan tentang penutupan rute penerbangan Indonesia-Tiongkok seiring wabah virus corona.
"Dalam rangka mempromosikan keamanan transportasi dan guna mendukung program tujuan wisata, Indonesia meminta Australia agar dapat mengubah tingkatan travel advice ke Indonesia," demikian tertulis dalam siaran pers dari Kementerian Perhubungan, Minggu (9/2).
(Baca: Isolasi Tiongkok & Risiko Kehilangan Pembelanja Terbesar Wisata Dunia)
Dalam lawatan kali ini, Jokowi dan para menteri bertemu dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama kedua negara, salah satunya di bidang transportasi udara.
Selain meminta penurunan status peringatan perjalanan, pemerintah Indonesia melakukan pembahasan lebih lanjut tentang akses dan kapasitas penerbangan tanpa batas. Hal tersebut akan membuka seluruh kota di Australia dan Indonesia.
Pemerintah juga menginisiasi penguatan kerja sama untuk pengembangan kompetensi dosen, instruktur, dan mahasiswa di berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi. Selain itu, pelatihan teknologi digitalisasi untuk sektor maritim.
(Baca: Lampaui SARS, Korban Meninggal Akibat Virus Corona Tembus 812 Jiwa)
Pemerintah Indonesia juga kembali menyampaikan keinginan untuk menempatkan Atase Perhubungan di Canberra.
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
