Transaksinya Murah, GoPay hingga LinkAja Berpeluang Tingkatkan Bansos
Perusahaan teknologi finansial (fintech) pembayaran seperti GoPay, LinkAja hingga OVO mengklaim bahwa layanan pembayaran digital lebih murah ketimbang tunai. Bahkan, penggunaan uang elektronik dinilai bisa memberi ruang lebih bagi pemerintah untuk meningkatkan bantuan sosial (bansos).
CEO PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) Danu Wicaksana mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) mengeluarkan anggaran hingga Rp 3,7 triliun untuk mencetak dan mendistribusikan uang. Padahal, biaya itu bisa berkurang jika mayoritas masyarakat menggunakan layanan pembayaran digital.
Ia berhitung jika anggaran distribusi uang berkurang 20% saja, nilainya sekitar Rp 700 miliar. “Nilai itu sepertiga dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” kata dia di sela-sela acara Fintech Summit di JCC, Jakarta, Selasa (24/9).
(Baca: GoPay, OVO, LinkAja dan DANA Ungkap Soal Strategi ‘Bakar Uang’)
Tahun ini, pemerintah menganggarkan Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk BPNT sekitar Rp34,4 triliun. Bansos itu diberikan kepada 10 juta keluarga. “Bayangkan, bisa bertambah berapa juta keluarga (kalau anggaran distribusi uang berkurang),” kata Danu.
Selain itu, ia mengklaim bahwa fintech pembayaran bisa membantu pemerintah menyalurkan bansos secara tepat sasaran. Dalam hal ini, perusahaan di industri ini mengadopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) hingga mesin pembelajar untuk mengetahui kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi.
Karena itu, menurutnya pelaku usaha fintech perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih dari tunai ke layanan pembayaran digital.
Saat ini, dompet digital Finarya yakni LinkAja bisa digunakan konsumen untuk membeli produk Pertamina. Pembelian elpiji bersubsidi misalnya, menurutnya pemerintah bisa menyalurkan secara tepat sasaran jika menggunakan layanan dompet digital.
