Terancam Didepak Imbas Trump, Huawei Buat Pusat Penelitian di Inggris
Huawei setuju untuk membangun fasilitas penelitian senilai US$ 1,25 miliar atau Rp 17,8 triliun di Inggris. Ini diumumkan ketika pemerintah Inggris mempertimbangkan untuk membatasi layanan internet generasi kelima (5G) milik perusahaan asal Tiongkok itu.
Fasilitas penelitian yang dibangun seluas sembilan hektare di Cambridge. Ini akan menjadi markas bisnis komunikasi serat optik Huawei skala global. “Ini menciptakan sekitar 400 lapangan kerja,” kata perusahaan dalam siaran pers, dikutip dari CNN Internasional, Jumat (26/6).
Wakil Presiden Huawei Victor Zhang mengatakan, pembangunan fasilitas itu untuk membantu pemerintah Inggris. “Ini supaya bisa mengabadikan posisi terdepan Inggris dalam optoelektronika dan mempromosikan teknologi pada skala global,” ujar dia.
(Baca: Khawatir Ribut dengan Trump, Inggris Kaji Blokir Layanan 5G Huawei)
Di satu sisi, Inggris sedang meninjau keamanan layanan Huawei. Pada Januari lalu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengabaikan keberatan Amerika Serikat (AS) dan tetap menggunakan layanan Huawei dalam hal 5G.
Namun, empat bulan setelahnya, Inggris membatasi keterlibatan Huawei dalam pengembangan 5G di Inggris menjadi hanya 35%. Ini dilakukan karena Johnson di bawah tekanan beberapa anggota parlemen dari partainya sendiri dan Presiden AS Donald Trump.
Trump untuk melarang penggunaan layanan Huawei. Presiden AS itu beralasan bahwa pemerintah Tiongkok dapat menggunakan Huawei untuk upaya memata-matai atau spionase.
Sebab, di bawah hukum Tiongkok, perusahaan dapat diperintahkan untuk bertindak di bawah arahan Beijing. Namun, Huawei secara konsisten membantah hal itu. “100% dimiliki oleh karyawan,” kata perusahaan.
Akan tetapi, Inggris tengah mengupayakan kesepakatan dagang dengan AS pasca-Brexit. Oleh karena itu, langkah Inggris membatasi layanan Huawei dinilai bisa memperkuat hubungan dengan Negeri Paman Sam.
Apalagi, Trump juga mengancam akan memutus hubungan kerja sama intelijen dengan negara yang memakai jasa Huawei. (Baca: Huawei Kalah, Singapura Pilih Nokia dan Ericsson untuk Kembangkan 5G)
Di samping itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair memperingatkan bahwa Inggris perlu melakukan panggilan pro-AS pada Huawei. "Sangat sulit bagi Inggris untuk tidak bersama AS dalam hal apa pun terkait keamanan Negeri Paman Sam,” kata dia dikutip dari Reuters.
Anggota konservatif pemerintah Inggris juga mendorong Johnson untuk menyusun rencana pemblokiran layanan 5G Huawei sepenuhnya pada 2023. Oleh karena itu, ia mendukung rencana Johnson membatasi pangsa pasar Huawei menjadi hanya 35%.
"Ini berita yang sangat bagus. Saya berharap dan percaya ini akan menjadi awal dari tinjauan lengkap dan menyeluruh tentang ketergantungan kami yang berbahaya pada Tiongkok," kata pemimpin konservatif Sir Iain Duncan Smith kepada The Guardian.
(Baca: Huawei Akan Bantu Kemenristek Terapkan Kecerdasan Buatan di Indonesia)
